Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Puan Sebut DPR Bakal Fokus Selesaikan 7 RUU, Ini Daftarnya

Dalam fungsi legislasi, Ketua DPR Puan Maharani menyebut ada tujuh RUU yang menjadi titik fokus dewan.
Tangkapan layar Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN 2022 pada Senin (16/8/2021), dengan mengenakan pakaian adat Payas Agung Bali. JIBI/Bisnis-Nancy Junita
Tangkapan layar Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN 2022 pada Senin (16/8/2021), dengan mengenakan pakaian adat Payas Agung Bali. JIBI/Bisnis-Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menerangkan bahwa legislatif akan fokus menyelesaikan tujuh pembahasan rancangan undang-undang (RUU) bersama pemerintah.

Saat pidato pembukaan masa sidang I DPR tahun sidang 2021 - 2021, Puan menerangkan bahwa DPR berkomitmen tinggi menjalankan upaya terbaik dalam legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, dia menyebut ada tujuh RUU yang menjadi titik fokus dewan.

“Selain itu DPR RI bersama Pemerintah akan mempersiapkan pembahasan RUU lainnya yang telah menjadi komitmen bersama, DPR RI dan Pemerintah, di dalam Program Legislasi Nasional [Prolegnas] prioritas tahun 2021,” kata Puan, Senin (16/8/2021).

Pertama, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedua, RUU tentang Penanggulangan Bencana. Ketiga, RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Keempat, RUU tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kelima, RUU tentang Jalan. Keenam, RUU tentang Badan Usaha Milik Desa. Ketujuh RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

“Capaian dalam pembentukan Undang Undang yang telah ditetapkan dalam Prolegnas, akan menjadi perhatian masyarakat dan bahkan menjadi penilaian atas kinerja DPR RI,” ujarnya.

Dia menuturkan bahwa pembentukan UU merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan antara DPR RI dan pemerintah. Kata dia, kinerja pembentukan UU merupakan kinerja bersama antara legislatif dan eksekutif.

Dia menegaskan, DPR berkomitmen tinggi menuntaskan program legislasi nasional untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional serta dalam penyelenggaraan negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Rayful Mudassir
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper