Bisnis.com, JAKARTA - Posisi Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin kian terancam setelah pendukung Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) itu di parlemen kian melemah bersama koalisi partai pendukungnya.
Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi setelah melakukan pertemuan dewan tertinggi UMNO secara virtual, mengumumkan bahwa partai tersebut telah mencabut dukungannya untuk pemerintah Perikatan Nasional dan Muhyiddin sebagaimana dikutip TheStar.com, Rabu (4/8/2021).
Setidaknya 11 anggota UMNO mendukung langkah tersebut. Artinya, hanya 104 anggota parlemen dari 220 yang mendukung Muhyiddin.
Kalau sang perdana menteri itu tak dapat tambahan dukungan maka dia telah kehilangan mayoritasnya.
Sampai pagi ini, Presiden Partai Bersatu telah melakukan kompromi untuk mencapai kesepakatan dengan partai dan politisi lain untuk bisa tetap sebagai perdana menteri.
Muhyiddin terus berupaya bertahan dalam semangat juang karena pemerintah memiliki beberapa kesepakatan miliaran ringgit yang belum selesai.
Karena itu, dia hari ini akan mengadakan pertemuan tatap muka dengan Raja Yang Dipertuan Agung.
Partai politik lain juga tengah membuat kesepakatan untuk mendapatkan kursi mayoritas di parlemen untuk membentuk pemerintahan berikutnya.
Ada beberapa kombinasi, tergantung pada partai atau politisi mana yang dapat mencapai kesepakatan. Ada pula gerakan untuk pemerintahan koalisi dengan hampir semua partai minus Muhyiddin sebagai PM dan Pakatan Harapan.
Bisa jadi terbentuk pemerintahan Perikatan dengan Partai Pejuang Tanah Air (Pejuang) dan Parti Warisan Sabah serta seorang presiden UMNO.
Akan tetapi, Pejuang dan Warisan mungkin tidak menginginkan pemimpin UMNO tertentu, terutama yang tengah menghadapi kasus hukum.
Sementara, pihak oposisi, yakni Pakatan (PKR, DAP dan Partai Amanah Negara), Warisan dan Pejuang sedang mencoba untuk membentuk pemerintahan dengan anggota parlemen Tengku Razaleigh Hamzah dari UMNO atau Anggota Parlemen Shafie Apdal, yang merupakan presiden Warisan untuk menjadi Perdana Menteri.
Selain itu, ada juga gerakan untuk pemerintahan sementara dengan pemimpin UMNO sebagai Perdana Menteri.
