Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing menjanjikan pemilihan umum (Pemilu) multi partai dan menghendaki kerja sama dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh Asean.
Hal tersebut disampaikan melalui siaran televisi tepat 6 bulan setelah kudeta militer pada 1 Februari lalu. Pemenang Pemilu Aung San Suu Kyi ditahan dan didakwa melanggar undang-undang rahasia. Junta militer juga menuduh hasil pemilu pada 2020 tidak sah karena diliputi kecurangan.
"Myanmar siap bekerja dengan Asean, termasuk dialog dengan utusan khusus Asean di Myanmar," kata Min Aung Hlaing seperti dilansir dari Channel News Asia pada Minggu (1/8/2021),
Menteri Luar Negeri negara Asean akan melakukan pertemuan virtual pada Senin (2/8) dengan tujuan utama memfinalisasi penugasan utusan khusus untuk menghentikan kekerasan dan mendukung dialog antara junta dan pro demokrasi.
Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof berharap keputusan final dapat diputuskan pada Senin.
"Tanpa utusan yang memimpin jalan, akan sangat sulit untuk menghadapi situasi di Myanmar," katanya.
Saat ini Asean tengah terpecah dalam memutuskan utusan khusus dan tengah mempertimbangkan menunjuk lebih dari satu orang untuk mengakhiri jalan buntu.
Sumber diplomatik mengatakan Erywan kemungkinan akan ditunjuk sebagai utusan khusus dan akan dibantu oleh para penasihat. Namun, pertemuan petinggi Asean pada Kamis gagal meraih hasil.
Hal ini juga telah dikonfirmasi kepada Erywan bahwa dia adalah salah satu dari empat kandidat. Adapun yang lainnya adalah Wakil Menteri Luar Negeri Weerasak Footrakul, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirajuda, dan diplomat veteran Malaysia Razali Ismail.
Nantinya, militer Myanmar juga harus menyetujui perjanjian dengan sembilan anggota Asean lainnya.
Seorang juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang menentang junta militer, Sasa, mengatakan yang penting utusan tersebut harus mengedepankan kepentingan rakyat Myanmar.
"Apa pun yang dapat membantu meringankan penderitaan rakyat dipersilakan," katanya.
