Bisnis.com, JAKARTA – Katanya orang Indonesia punya sikap ramah dan gotong-royong, tapi dalam penanganan pandemi Covid-19 tidak demikian.
Tak sekali dua kali pemerintah mengatakan, masalah pandemi bukan di hilir, tapi di hulu. Siapa hulunya?
Masyarakat, yang harusnya bergotong-royong mencegah penularan Virus Corona dengan patuh dan disiplin protokol kesehatan, justru banyak melakukan penentangan. Bahkan menebar hoaks.
Seperti berulang kali dikatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikan, bahwa seberapa banyak usaha di hilir, perbanyak rumah sakit, tenaga kesehatan, oksigen dan obat, kalau masyarakat tetap tidak patuh protokol kesehatan, segala upaya apa pun dikerahkan tidak akan pernah cukup menahan lonjakan kasus Covid-19.
Staf Khusus Menteri BUMN sekaligus Koordinator Komunikasi KPCPEN Arya Sinulingga pernah mencurahkan isi hatinya terkait penanganan pandemi.
Di tengah kesulitan akibat pandemi, semua pihak harusnya bergotong-royong membantu sesama, bukan hanya memaki-maki saja.
Baca Juga
Hal itu dia sampaikan saat live bersama Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman ketika bercerita tentang banyaknya dukungan selama lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, termasuk dari para diaspora yang tinggal di luar negeri, tapi di dalam negeri malah banyak yang memaki.
Arya mengatakan, masyarakat harus mau gotong-royong, tidak perlu lagi memaki-maki, ribut, dan masih terus menuding pemerintah bertindak yang tidak benar.
“Misalnya ada bencana, lalu ada satu orang kerjanya cuma maki-maki doang, pasti kita semua ini apa-apaan sih, kita lagi riweuh sibuk kerja semua tiba-tiba ada yang cuma nongkrong, petantang petenteng maki-maki, tiba-tiba teriak ini kurang itu kurang, akhirnya saya marah juga sama mereka,” kata Arya.
Dia menegaskan, agar sebisa mungkin masyarakat membantu dengan mematuhi protokol kesehatan.
“Jika ingin ke luar rumah tidak ingin pakai masker ganda, gunakan masker KN95, jika pakai masker bedah segera gandakan dengan masker kain, itu saja patuh sudah cukup,” ujarnya.
Salah Paham
Senada, dokter relawan Covid-19 Fajri Adda’I juga mengungkap sederet kesulitan menangani pandemi saat ini, terutama dengan adanya Virus Corona varian Delta yang jauh lebih cepat menular.
Fajri mengatakan, bahwa alasan Indonesia bakal sulit sekali menghadapi pandemi adalah karena banyak orang yang salah paham, terutama terkait aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan aturan-aturan pembatasan yang pernah ada sebelumnya.
“Banyak orang menganggap pemerintah ingin menyusahkan masyarakat. Itu saja yang terpikirkan masyarakat. Saya paham betul bahwa kondisinya sulit, tapi rumah sakit sempat penuh banget, terutama dua minggu lalu, orang antre di jalanan. Masyarakat harus tahu rumah sakit sebanyak apa pun nggak akan bisa terpenuhi karena penularan terlalu cepat,” kata Fajri pada acara diskusi virtual, Jumat (23/7/2021).
Dia menjelaskan, misalnya orang yang sakit Covid-19 ada 10.000, dan 5-10 persen butuh rumah sakit. Bayangkan ketika penularannya banyak, lalu ada 1 juta orang yang terpapar, maka rumah sakit akan penuh dan artinya penularannya harus diputus.
“Ini banyak orang enggak paham, karena mikirnya harus makan, harus keluar. Contoh Singapura ada circuit breaker, dan ketaatannya tinggi, sehingga sekarang mereka bisa lebih bebas. Di sini banyak salah paham, jadi disiplin kurang, belum lagi banyak hoaks, dan maunya cepat saja, itu yang kurang dipahami,” ujarnya.
Sejumlah warga menyantap sajian yang dijual salah satu warung makan di Kemayoran, Jakarta, Senin (26/7/2021). Pemerintah menyesuaikan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 pada pelaku usaha kuliner dengan mengizinkan warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya untuk buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00, menerima maksimal pengunjung makan di tempat tiga orang dan waktu makan maksimal 20 menit. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Dia menegaskan, bahwa selama PPKM atau pembatasan apa pun, pemerintah tidak pernah melarang orang untuk bekerja, asal tetap taat protokol kesehatan.
Sementara itu, di tengah masyarakat terjadi dikotomi, kalau mau taat protokol kesehatan berarti tidak boleh kerja, atau kalau mau bekerja pasti akan melanggar protokol kesehatan.
“Kan enggak begitu. Anda boleh jualan, Anda boleh pergi kerja, tapi pakai masker yang benar. Jadi, ada banyak ketidakpahaman dan dialami banyak orang, belum lagi digoreng oleh isu-isu hoaks, apalagi sekarang isunya mengular ke tahun sebelumnya bahwa Covid-19 itu nggak ada. Jadi kita mundur lagi. Ditambah lagi kita semua sudah lelah,”
Fajri menambahkan, bahwa masyarakat harus tahu kalau sekarang seluruh dunia sedang menghadapi varian baru yang lebih menular.
“Data terbaru menunjukkan viral load-nya 1.200 kali lebih banyak, inkubasi varian yang baru ini 4 hari menularkan dan bergejala cepat, dibandingkan sebelumnya inkubasinya 7 hari,” tukasnya.
Dikatakan, bahwa masalah tersebut bukan hanya di Indonesia. Ini adalah wabah. Musibah. Di seluruh dunia pun kasus Covid-19 sedang naik lagi, terutama setelah ada pelonggaran usai vaksinasi.
“Mau contoh siapa? Euro kemarin naik loh sehari 50.000, tapi karena mereka vaksinasinya bagus yang meninggal tidak tinggi, dan mereka tetap outbreak lagi, tapi tidak banyak yang harus dirawat. Makanya sekarang kuncinya kebut vaksinasi dan tetap jaga protokol kesehatan kalau mau keluar dari semua ini,” tegasnya.
Jangan Timbulkan Ketakutan
Di kesempatan berbeda, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD meminta agar masyarakat Indonesia tetap mematuhi anjuran pemerintah, dan tak usah memberikan perlawanan yang tidak perlu.
“Jangan lawan pemerintah yang sah, kecuali melalui proses demokratis. Karena setiap perlawanan hasilnya akan menyengsarakan rakyat. Benar bahwa pemerintah harus hati-hati menangani rakyat, dan rakyatnya juga harus hati-hati, dan turut membantu pemerintah karena setiap negara akan banyak berbedaan, di dalamnya harus dimusyawarahkan, apa keputusannya dilaksanakan oleh pemerintah,” kata dia secara virtual, Minggu (25/7/2021).
Kepada pemerintah serta orang-orang yang memiliki kekuasaan, Mahfud meminta agar berkontribusi membangun kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 dan pentingnya vaksinasi.
“Saya paham masyarakat takut mati karena ekonomi, kalau saya sembunyi karena Covid-19 saya bisa mati karena lapar. Saya kalau keluar untuk makan saya bisa mati karena Covid-19, itu kalau diekstremkan begitu. Di sisi lain pemerintah dengan segala daya dan upaya menangani Covid-19, meskipun tidak semua kebijakan bisa diterima,” imbuhnya.
Petugas memeriksa kartu vaksinasi seorang pedagang yang akan memasuki Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (26/7/2021). Pasar Tanah Abang kembali dibuka mulai Senin (26/7), mengikuti penyesuaian aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang telah ditetapkan pemerintah dengan syarat seluruh pedagang, pegawai toko dan pengunjung yang akan masuk sudah divaksin Covid-19 dan dibuktikan dengan menunjukkan kartu vaksinasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Mahfud meminta agar pemerintah melibatkan tokoh agama, organisasi masyarakat, gereja, pondok pesantren, dan lainnya untuk mengatasi masalah Covid-19 kali ini.
Masyarakat, imbuhnya, juga harus bekerja sama karena Covid-19 adalah musuh bersama.
Sejalan, Arya Sinulingga menambahkan, agar masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan hoaks yang kontraproduktif.
Masalahnya, kabar hoaks bukan hanya beredar, bahkan menelan korban.
Seperti banyak kesaksian beredar di media sosial Twitter, banyak orangtua yang meninggal karena termakan hoaks yang disebarnya sendiri, misalnya tak mau divaksinasi karena takut ada efek samping berbahaya, atau tidak mau dites karena takut di-Covid-kan.
“Beberapa hari ini saya membaca tulisan ada orang yang terkena Covid-19 dan meninggal karena informasi palsu yang disebarluaskan oleh mereka sendiri. Ini sebenarnya jahat. Bayangkan mereka menginformasikan vaksin infonya yang enggak-enggak, akibatnya orang takut vaksin. Kan nyawanya dia sama. Akibat Corona bisa mati. Apa dia enggak kasihan, nggak merasa berdosa. Mulailah kita punya moral, jangan buat ketakutan,” imbuhnya.
Tanggung Jawab Pemerintah
Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia makin sulit lantaran banyaknya misinformasi dan hoaks yang beredar. Para dokter relawan, sampai harus turun tangan memberikan edukasi.
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Adaninggar mengatakan, bahwa edukasi adalah tanggung jawab pemerintah, bagaimana agar masyarakat tak termakan hoaks dan misinformasi.
“Kalau mau jujur ini tanggung jawab pemerintah. Relawan kan orang yang risih dengan kondisi. Kita kalau nggak gerak juga risih, jadi kita gerak untuk kita juga. Karena kita lihat apa sih kok begini. Kebetulan kita ini orang yang paham, sehingga bisa meluruskan. Harusnya tanggung jawab sepenuhnya punya pemerintah mengedukasi masyarakat, toh mereka punya segalanya,” katanya saat live dengan pandemictalks, Minggu (25/7/2021).
Dokter Ning, begitu dia disapa, mengatakan bahwa relawan hanya orang yang mempunyai perasaan yang sama. Punya pandangan yang sama, prihatin yang sama, sehingga merasa harus turun tangan untuk edukasi.
“Kalau mau cuek bisa aja toh punya hidup sendiri. Tapi kami gatal kalau enggak turun,” ujarnya.
Setahun lebih pandemi, sebetulnya banyak bukti bahwa hoaks merupakan ‘pembunuh’ secara tidak langsung, karena hoaks tak hanya sekadar informasi, tapi bisa menjadi doktrin yang sampai mempengaruhi sampai ke perilaku dan tindakan.
“Di Amerika awal pandemi ada tenaga medis lewat saja disemprot air keras, karena sudah terdoktrin tenaga medis itu jahat seperti di sini dikira meng-Covid-kan dan sebagainya. Itu bahaya. Tidak semua orang, tapi ada yang secara mental bisa mudah terpengaruh dan berani melakukan tindakan berbahaya,” ujarnya.
Peziarah melakukan ziarah kubur di pemakaman khusus Covid-19, Macanda, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (27/7/2021). Kapasitas pemakaman khusus Covid-19 di daerah tersebut sejumlah 1.000 makam telah terlampaui, dengan catatan 1.148 makam, dan untuk sementara pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan membolehkan jenazah Covid-19 dimakamkan di pemakaman umum asal memenuhi standar protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Sementara itu, Dokter Spesialis Penyakit Jantung Adam Prabata mengatakan, bahwa dari data penelitian pada pertengahan 2020, di seluruh dunia 82 persen atau 8 dari 10 informasi tentang Covid-19 adalah hoaks.
“Sekitar bulan lalu peneliti yang sama bikin update, bukannya turun ternyata malah naik 1 persen jadi 83 persen. Jadi hoaks yang ada meskipun sudah ada bantahannya, tapi akan terus muncul hoaks yang baru,” ujarnya.
Pada penelitian sebelumnya, ada 6 negara produsen hoaks utama, salah satunya Indonesia.
“Jadi mungkin perbandingannya bukan 8 banding 10, bisa jadi lebih tinggi. Penyebabnya karena hoaksnya sendiri, makin ke sini bukannya turun, malah ada lagi, pelakunya bertambah. Jadi walaupun kita bantah, ada orang-orang yang memang mengeluarkan hoaks itu, tertarik, ngeshare, dan percaya,” ujarnya.
Selama pandemi, data Kementerian Kominfo menyebut bahwa setiap hari ada 7-10 informasi hoaks tentang Covid-19.
