Bisnis.com, JAKARTA—Selain minta pemerintah fokus menanggulangi pandemi Covid-19 berdasarkan hasil kajian ilmiah para ahli peneliti, intensitas pemeriksaan (testing) dan pelacakan (tracing) juga perlu ditingkatkan.
Demikian disampaikan sejumlah Anggota DPR terkait keputusan pemerintah yang secara resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 2 Agustus 2021.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan pemerintah seharusnya tidak banyak gimmick (akal-akalan) dalam menanggulangi pandemi, tapi harus serius dan fokus dengan basis data keilmuan. Salah satu caranya adalah dengan memamfaatkan para peneliti untuk merumuskan upaya terpadu untuk menanggulangi masalah global tersebut.
“Pemerintah jangan terlalu banyak gimmick yang hanya tebar pesona,” ujar mantan sekretaris Menristek itu terkait sejumlah perubahan kebijakan yang diambil pemerintah, namun tidak memberikan hasil maksimal.
Salah satu bentuk keseriusan itu, ujarnya, adalah mempercepat riset dan produksi vaksin Merah Putih yang dimotori Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.
“Berikan dukungan fasilitas dan anggaran yang cukup agar para peneliti dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar memerhatikan sejumlah catatan besar terkait proses managemen pandemi ini.
Pertama, urai Netty, testing dan tracing perlu dilakukan lebih masif. Penurunan kasus per 25 Juli bukan berarti usaha penanganan pandemi telah berhasil, karena angka itu disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun, katanya kepada wartawan, Senin (26/7/2021).
"Dalam aspek tracing kita juga masih jauh dari standar WHO yang menyarankan tracing minimal 30 orang per 1 kasus positif. Pada Februari 2021 memang Menkes menargetkan tracing 30 orang per 1 kasus, namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM Darurat," katanya.
Kedua, pemerintah harus memastikan pasien isolasi mandiri terpenuhi kebutuhannya hingga sembuh, katanya.
"Pasien terpaksa isoman karena over kapasitas faskes mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit. Jangan sampai kasus kematian pasien isoman terus meningkat akibat kurang pemantauannya," ujarnya.
Politisi Fraksi PKS itu juga meminta pemerintah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes, seperti obat terapi Covid-19, oksigen, dan ventilator.
"Pemerintah harus mengumumkan secara jelas ketercapaiannya real time per hari secara nasional melalui saluran komunikasi yang mudah diakses," katanya.
