Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cegah Daerah Sunat Jumlah Kasus Covid-19, Begini Strategi Pemerintah

Indikator positivity rate penting untuk memonitor kontak erat dan termasuk dalam pengambilan kebijakan. Apalagi melihat penyebaran varian Delta yang penularannya lebih cepat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto saat menerima audiensi dari para pelaku industri film di Jakarta, Jumat (19/3/2021)./Antara/HO-Humas Kemenko Perekonomian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto saat menerima audiensi dari para pelaku industri film di Jakarta, Jumat (19/3/2021)./Antara/HO-Humas Kemenko Perekonomian.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Pusat melakukan antisipasi untuk daerah agar tidak menurunkan tes Covid-19 demi menekan angka kasus dan positivity rate.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah sudah menetapkan target testing per kabupaten/kota tergantung positivity rate-nya.

“Pemerintah mendorong agar positivity rate itu terkait dengan standar testing yang diterapkan oleh rekomendasi WHO. Dalam Instruksi Mendagri yang baru target testing itu sudah ditetapkan. Minimal itu harus bisa dicapai sehingga tidak ada daerah yang menurukan positivity rate dengan mengurangi testing. Dengan demikian standarnya dikunci,” tegasnya pada konferensi pers, Rabu (7/7/2021).

Airlangga juga menegaskan bahwa indikator positivity rate penting untuk memonitor kontak erat dan termasuk dalam pengambilan kebijakan. Apalagi melihat penyebaran Covid-19 varian Delta yang penularannya lebih cepat.

Terkait kasus yang terus meningkat, Pemerintah Pusat juga tengah mempersiapkan 43 kabupaten kota di 20 provinsi untuk dimonitor secara harian.

“Dari sini akita akan lihat dan sesuai arahan Presiden, seandainya daerah itu fasilitas pendukungnya semakin terbatas atau berkurang, sesuai mekanisme dan kriteria yang ada kita akan tingkatkan dari [PPK] ketat jadi darurat,” jelasnya.

Pemerintah Pusat sudah mengundang 10 gubernur sebelumnya dan pada siang ini mengundang 17 gubernur, bupati, dan walikota dari 43 provinsi untuk dimonitor ketat.

“Dengan ini kita bisa siapkan langkah berikutnya,” tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Mutiara Nabila
Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper