Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengaku belum mendengar usulan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ihwal pengetatan mobilitas masyarakat sejak Mei 2021 lalu.
Pernyataan itu disampaikan Jodi menanggapi cuitan Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono yang menyebutkan Anies sedari awal telah meminta adanya pengetatan mobilitas masyarakat satu bulan sebelum terjadinya lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini.
“Saya juga ga tahu kalau statementnya benar. Beliau ngomong ke Pak Luhut atau Gimana? Saya harus cek,” kata Jodi melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Senin (5/7/2021).
Jodi meminta masyarakat untuk tidak larut terlalu lama di dalam polemik tersebut. Menurut dia, pemerintah pusat telah mengambil sejumlah kebijakan yang signifikan untuk menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19 di Tanah Air.
“Semua pilihan kebijakan kan sudah diambil dengan berbagai dimensi pertimbangan, sekarang fokus saja ke depan,” kata dia.
Sebelumnya Pandu Riono membeberkan Anies telah mengusulkan pengetatan mobilitas masyarakat pada akhir Mei lalu ke pemerintah pusat. Usulan itu menyusul prediksi lonjakan kasus Covid-19 yang dilakukan oleh Tim Pandemi FKM UI, hanya saja usulan itu ditolak.
Baca Juga
"Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali. Tak diterima, karena isu ekonomi. Ada KPC-PEN, tapi yang terpikir hanya PEN," cuit Pandu melalui akun twitter pribadinya seperti dikutip, Senin (5/7/2021).
