Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan selama enam bulan berjalan sampai Juni 2021, Kementerian Kesehatan sudah punya tagihan tunggakan klaim layanan kesehatan sampai Rp37 triliun untuk pengobatan pasien Covid-19.
“Untuk 2021, kita ada dispute Rp15 triliun untuk enam bulan pertama,” ungkap Menkes Budi Gunadi Sadikin, pada Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (5/7/2021).
Perinciannya, dari total tunggakan klaim 2021 senilai Rp15,31 triliun, yang sudah dibayarkan Rp10,5 triliun. Kemudian sebanyak Rp837,65 miliar masih dalam proses dan sedang dipercepat verifikasinya dengan Dinkes dan BPJS daerah, dan masih ada dispute Rp3,91 triliun yang masih proses di TPKD.
“Ini lebih baik dari 2020, harapannya agar tidak sampai ada tunggakan seperti tahun lalu, yang sampai Rp22 triliun,” kata Budi.
Sebelumnya, Budi memaparkan untuk tahun 2020 ada tunggakan sebesar Rp22 triliun, sehingga totalnya untuk 2020-2021 berjalan sudah Rp37 triliun.
Awalnya tunggakan tahun 2020 sebesar Rp8,3 triliun untuk cut off klaim sampai dengan Desember 2020, tunggakan ini sudah dibayarkan Rp6,13 triliun.
Baca Juga
Sementara, ada tagihan dari 2020 yang terus mengalir dari Januari sampai Mei sehingga ada tambahan Rp13,69 triliun yang belum dianggarkan, dan total tunggakan 2020 membengkak menjadi total Rp22,08 triliun.
“Jadi selisih ini belum ada anggarannya yang Rp14 triliun [Rp13,69 triliun].,” kata menkes pada Rapat Kerja dengan Komisi IX DPRI RI, Senin (5/7/2021).
Untuk penyelesaian anggaran 2020, Budi melanjutkan, saat ini statusnya sudah dibayar Rp6,1 triliun, dan masih sedang dalam proses Rp9,5 triliun.
“Kita membutuhkan additional budget dari sini, dan sudah dibantu Kementerian Keuangan. Diharapkan yang Rp9,5 triliun Juli ini sudah bisa dibayar,” imbuhnya.
Perinciannya, Rp2,03 triliun diharapkan bisa dibayarkan hari ini lantaran sudah dibuka oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Kemudian sebanyak Rp339 miliar masih dalam proses BPKP, dan Rp6,6 triliun sedang proses verifikasi ke RS dan akan diteruskan ke BPKP agar bisa dibayar.
“Kita punya outstanding Rp6,9 triliun, sedang diselesaikan tim verifikasi daerah. Seluruh Dinkes daerah agar segera menyelesikan dengan BPJS dan RS daerah agar bisa menyelesaikan Rp6,9 ini,” tambahnya.
