Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta jajaran kepolisian di Jawa Barat dapat bersinergi dengan unsur TNI saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Jawa-Bali.
Permintaan itu ditegaskan Jokowi saat Peringatan Ke-75 Hari Bayangkan, Kamis (1/7/2021). Seperti diketahui, kebijakan PPKM Darurat itu ditetapkan pemerintah dan akan berlangsung pada 3-20 Juli 2021.
"Saya minta kalau PPKM Darurat sudah kita umumkan agar seluruh kapolres yang ada di provinsi Jabar bersinergi dengan kodam dan kodim di provinsi agar digerakan sehingga kita bisa betul-betul menghambat mengurangi kasus aktif yang ada di negara kita," ujarnya saat memberi sambutan.
Dengan PPKM Darurat, pemerintah berharap kasus harian Covid-19 bisa turun ke bawah 10.000 kasus per hari. Pasalnya, dalam sepekan terakhir angka Covid-19 di Tanah Air melonjak dengan mencapai angka 20.000 kasus.
Dalam dokumen terkait kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali yang diterima Bisnis, Rabu (30/6/2021), PPKM Darurat di Jawa dan Bali akan memperketat aktivitas masyarakat dengan cakupan sebagai berikut:
1. 100 persen Work from Home untuk sektor non essential;
Baca Juga
2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring;
3. Untuk sektor essential diberlakukan 50 persen maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.
a. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.
b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen;
4. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup;
5. Restoran dan Rumah Makan hanya menerima delivery/take away;
6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan ditempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.
12. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.
13. Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat di atas terutama pada poin 3.
