Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengancam akan memenjarakan warganya yang menolak divaksinasi virus Corona Covid-19 setelah mencatat lebih dari 1,3 juta kasus dan lebih dari 23.000 kematian.
"Anda harus memilih, vaksin atau saya akan memenjarakan Anda," kata Duterte dalam pidato yang disiarkan televisi menyusul laporan jumlah peserta yang rendah pada beberapa lokasi vaksinasi di ibu kota Manila, Senin (21/6/2021) malam.
Pernyataan Duterte bertentangan dengan pernyataan pejabat kesehatannya yang mengatakan bahwa menerima vaksin Covid-19 adalah sukarela.
"Jangan salah paham, ada krisis di negara ini," kata Duterte. Dia mengaku kecewa dengan warga Filipina yang tidak mematuhi pemerintah.
Pada 20 Juni, pihak berwenang Filipina telah memvaksinasi penuh 2,1 juta orang. Akan tetapi langkah itu dinilai lambat menuju target pemerintah untuk mengimunisasi hingga 70 juta orang tahun ini di negara berpenduduk 110 juta tersebut.
Duterte, yang dikritik karena pendekatannya yang keras untuk menahan laju penyebaran virus Corona, juga mendukung keputusan untuk tidak membiarkan sekolah dibuka kembali.
Baca Juga
Pada saat yang sama, dia mengecam Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), setelah seorang jaksa ICC meminta izin dari pengadilan untuk penyelidikan penuh atas pembunuhan perang narkoba di Filipina.
Presiden yang pada Maret 2018 membatalkan keanggotaan Filipina ICC, mengulangi bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan lembaga tersebut.
"Mengapa saya membela atau menghadapi tuduhan di depan orang kulit putih. Anda pasti gila," kata Duterte yang setelah memenangkan kursi kepresidenan pada 2016 ssperti dikutip ChannelNewsAsia.com.
Dia terus melancarkan kampanye antinarkotika yang telah menewaskan ribuan orang.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan pihak berwenang sering mengeksekusi tersangka narkoba, tetapi Duterte membela tindakan tersebut dengan dalih bahwa mereka yang terbunuh adalah akibat menolak penangkapan.
Menanggapi hal itu, juru bicara ICC, Fadi El Abdallah mengatakan: "Pengadilan adalah lembaga peradilan yang independen dan tidak akan mengomentari pernyataan politik".
