Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Wamenkumham Paparkan 7 Program Prioritas Nasional, Ini Detailnya

Wamenkumham memaparkan tujuh prioritas nasional dalam Rapat Kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), salah satunya terkait stabilitas politik hukum dan HAM dan transformasi pelayanan publik.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 08 Juni 2021  |  13:11 WIB
Wamenkumham Eddy Hiariej memberikan keterangan pers seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta (23/12/2020).  -  Youtube: Setpres RI
Wamenkumham Eddy Hiariej memberikan keterangan pers seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta (23/12/2020). - Youtube: Setpres RI

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Syahrif Hiariej memaparkan tujuh prioritas nasional dalam Rapat Kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) siap menjalin sinergitas dan kolaborasi dengan jajaran komisi 3 DPR RI dalam menmberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya dibidang hukum dan HAM” kata Eddy dilansir dari laman resmi Ditjen AHU, Selasa (8/6/2021).

Adapun tujuh prioritas nasional tersebut antara lain, pertama memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Ketiga, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ketujuh, memperkuat stabilitas politik hukum dan HAM dan transformasi pelayanan publik.

Eddy menjelaskan dari ke 7 Prioritas Nasional tersebut Wamenkumham menjelaskan ada 3 skala Prioritas Nasional yang menjadi fokus utama  antara lain, mengembangkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan fokus kegiatan pendidikan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pengembangan kompetensi  Pengembangan Kompetensi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)bagi aparatur penegak hukum.

Sementara revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan fokus kegiatan penyusunan peta potensial  ekonomi kekayaan intelektual komunal; memperkuat stabilitas  politik hukum dan HAM dan transformasi pelayanan publik, dengan fokus kegiatan pada penataan regulasi, perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, penguatan sistem anti korupsi dan peningkatan akses terhadap keadilan” terangnya.

Lebih jauh Eddy mengatakan  Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) juga terlibat dalam beberapa kegiatan strategis pelaksanaan RKP tahun 2022 diluar Prioritas Nasional.

“Salah satunya adalah pelaksanaan strategis nasional pencegahan korupsi terkait Beneficial Ownership (BO) dengan penanggung jawab  Ditjen AHU” pungkasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej

Sumber : Ditjen AHU

Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top