Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini angkat bicara terkait aksi Bupati Alor Amon Djobo yang mengeluhkan penyaluran bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan atau PKH yang disebutnya tidak sesuai aturan.
Seperti diketahui, video Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, itu viral. Dalam video tersebut, Amon Djobo tampak marah kepada staf Kemensos karena penyaluran bansos PKH yang diduga diserahkan ke DPRD partai tertentu.
Risma menjelaskan bahwa bansos tersebut sebenarnya merupakan bantuan bencana. Dia memerinci bantuan ke Kabupaten Alor itu merupakan bantuan bencana Siklon Seroja yang melibatkan sejumlah pihak termasuk DPRD dan bukan PKH.
“Saat itu kemudian adalah Ketua DPRD [Alor] menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa [masuk]. Beliau [Ketua DPRD] menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti',” kata Risma dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Risma mengatakan kemudian dia terhubung dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek yang menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor.
Pada saat bencana melanda, dia mengaku kesulitan menyalurkan bantuan karena cuaca dan koneksi internet yang belum pulih. Namun Kementerian Sosial memastikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Alor, yang terdampak bencana Siklon Seroja beberapa waktu lalu, terpenuhi.
Baca Juga
Dia memastikan, petugas yang terdapat dalam video yang terdapat Bupati Alor adalah pegawai Kemensos yang tengah menjalankan tugasnya secara resmi.
Terkait dengan video viral tersebut, pihaknya sudah mengklarifikasi dan memastikan, bahwa kedua pegawai Kemensos tersebut bekerja dengan baik dan seusai dengan tugas pokok dan fungsinya di Kabupaten Alor.
Risma mengajak semua pihak untuk meningkatkan kerja sama, komunikasi, koordinasi, khususnya dalam kondisi Negara tengah bekerja untuk melayani masyarakat yang terdampak bencana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
