Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Setahun Tak Ketemu Menhan, DPR: Kami Bisa Panggil Paksa

Politisi PDI Perjuangan itu menilai seharusnya rapat terbatas di Istana tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak hadir di DPR karena RDP juga penting.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 31 Mei 2021  |  15:45 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). -  Antara / Puspa Perwitasari.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). - Antara / Puspa Perwitasari.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyoroti ketidakhadiran Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPR hari ini.

Effendi Simbolon menilai Menteri Pertahanan dan Panglima TNI tidak mengormati parlemen. Ia menyebutkan DPR punya kewenangan untuk memanggil paksa jika mitra kerja tidak menghadiri RDP.

Menurut Effendi, seharusnya Menhan dan Panglima TNI hadir pada RDP kali ini karena banyak persoalan yang harus dijawab langsung oleh Menhan  dan Panglima TNI.

Effendi kecewa karena rapat kali ini hanya dihadiri Wamenhan Letjen TNI M Herindra, KSAD, KSAL dan KSAU.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai seharusnya rapat terbatas di Istana tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak hadir di DPR karena RDP juga penting.

“Kita harus mengambil keputusan politik dan pada Rabu [lusa] ada jadwal. Mudah-mudahan Menhan dan Panglima hadir. Di sini penting, bukan hanya di Istana. Memangnya Presiden gak bisa dibilangin izin kami rapat di DPR ini rapat penting,” ujarnya saat RDP, Senin (31/5/2021).

Menurut Effendi banyak isu yang barus diperdalam dalam rapat tersebut sehingga Menhan dan Panglima TNI harus hadir.

Bahkan DPR, kata Effendim punya hak paksa untuk menghadirkan para pejabat tersebut.

“Apa kita harus panggil paksa karena kita punya aturan panggil paksa. Jangan sampai setahun kita tidak bertemu dengan Menhan. Ini masalah negara yang harus dibahas. Jadi saya mohon ” kata Effendi.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr effendi simbolon prabowo subianto Hadi Tjahjanto
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top