Bisnis.com, JAKARTA - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi.
Oleh karena itu, Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf menyampaikan tiga tuntutan terkait hal tersebut. Pertama, Al Muzzammil, menuntut Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemberlakuan TWK Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terhadap calon ASN KPK dan seluruh ASN dari berbagai instansi.
Kedua, kata dia, Presiden Jokowi perlu untuk segera membentuk Tim TWK dari tokoh lintas agama, akademisi, pakar yang tidak anti agama untuk menyusun Tes Wawasan Kebangsaan yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi kita.
"Ketiga, DPR harus memanggil BKN untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan pada kasus seleksi calon ASN KPK,” kata Al Muzzammil dalam Rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021) seperti dilansir laman resmi DPR RI.
Dia beralasan TWK yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terhadap calon ASN KPK itu telah menjadi polemik tajam di masyarakat beberapa pekan terakhir. Masalahnya itu, jelasnya, telah menarik perhatian publik yang begitu luas, terutama pada pertanyaan dalam tes tersebut yang dinilai sangat sensitif sebab menyangkut keyakinan beragama seseorang.
Al Muzzammil mengutarakan contoh pertanyaan yang sempat dipertanyakan dalam TWK calon ASN KPK tersebut. Salah satunya tentang seorang muslimah calon ASN KPK yang diberikan pertanyaan apakah dirinya bersedia untuk melepas kerudung. Menurutnya, si penguji lantas mengatakan bahwa wanita tersebut telah bersikap egois dan tidak berani berkorban demi bangsa dan negara.
Baca Juga
“Yang kedua, lebih parah dari itu adalah seorang peserta tes telah ditanya untuk memilih salah satu saja, [antara] Pancasila atau Al Qur’an, tidak boleh memilih kedua-duanya. Pembenaran terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut telah kita dengar, bahwa BKN ingin memberangus habis paham radikalisme agama yang telah menyebar dikalangan ASN,” ujarnya.
Politisi Fraksi PKS ini menyatakan dengan alasan tersebut BKN tentu telah merasa menyelamatkan negara dan pemerintah dari bahaya besar. Padahal, tegasnya, yang sesungguhnya terjadi adalah BKN telah menciptakan bahaya yang lebih besar.
"Pertama, mengabaikan sikap negarawan founding fathers kita yang arif bijaksana, menyandingkan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Sila Ketiga, Persatuan Indonesia dengan harmoni didalam Pancasila,” sambung dia.
Kedua, lanjut Al Muzzammil, BKN telah menginjak-injak amanat konstitusional UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat berdasarkan kepercayaannya itu.
“Maka niat BKN untuk memerangi radikalisme agama berubah menjadi kebijakan terorisme terhadap keyakinan umat beragama, khususnya umat Islam yang dikonfrontir untuk memilih Pancasila atau Al Quran. Seakan-akan orang yang memilih Al Quran tidak Pancasilais. Saya tidak bisa membayangkan TWK ini kalau kita tolerir, kalau kita legalkan akan seperti apa generasi bangsa kita kedepan,” tegasnya.
