Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Kementerian Agama, Mohammad Zain menyatakan penyusunan peta jalan atau roadmap madrasah inklusif merupakan komitmen Kemenag untuk hadir memberikan pelayanan yang lebih baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
“Madrasah harus bisa hadir memberikan pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus,” ungkap Zain, di Jakarta, seperti dilansir laman resmi Kemenag, Jumat (21/5/2021).
Menurutnya, Kemenag saat ini sedang menyusun peta jalan tersebut dan dilakukan Direktorat GTK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), Kemenag bersama dengan Kemitraan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI). Dia memerinci, penyusunan peta jalan ini dilaksanakan dalam Forum Group Discussion (FGD) virtual.
“Memberikan layanan bagi anak-anak difabel yang memiliki cara dan kemampuan berbeda dalam belajar menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan madrasah yang pasti mampu dan harus dilakukan oleh warga madrasah kita,” imbuhnya.
Dia pun mengajak seluruh peserta dan tim penyusun untuk memperkuat landasan filosofi tentang pendidikan inklusif. Menurutnya, dari landasan filosofi yang kuat ini akan menghadirkan mindset yang sama untuk menghargai keberagaman.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan nilai Bhineka Tunggal Ika yang menerima keberagaman, dan bertujuan membentuk masyarakat Indonesia yang inklusif. “Sukses madrasah inklusif menuju masyarakat dan Indonesia yang inklusif,” tandas Zain.
Baca Juga
Kasubdit Bina RA Direktorat GTK Madrasah Siti Sakdiyah mengungkapkan realita, bahwa saat ini banyak peserta didik berkebutuhan khusus yang tersebar di madrasah-madrasah, mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA). Bahkan, jelas dia, peserta didik berkebutuhan khusus juga dapat ditemukan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
“Karenanya, mempersiapkan peta jalan untuk mewujudkan layanan pendidikan inklusif di madrasah adalah suatu keharusan yang harus terus kita upayakan,” jelasnya.
Zain menyampaikan penyediaan regulasi yang mendukung implementasi madrasah inklusif sebagai bagian dari dukungan Kemenag terhadap kebijakan nasional yakni terkait dengan pemerataan pendidikan dan pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak menjadi kebutuhan yang paling mendasar.
“Untuk itu, penyusunan peta jalan ini menjadi bagian penting untuk mendorong dan mewujudkan regulasi kelembagaan madrasah inklusif,” tukas Sakdiyah.
Deputy Director Systems & Policy INOVASI Joanne Dowling, mengatakan INOVASI akan terus mengambil peran yang sangat strategis dan sistemik dalam isu Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dengan mendukung kebutuhan pembuatan peta jalan pengembangan madrasah inklusi pada Kementerian Agama.
“Mitra strategis pengembangan peta jalan ini adalah Direktorat KSKK, Direktorat GTK, Forum Pendidikan Madrasah Inklusi, Perguruan Tinggi Islam, DPO, madrasah, dan yang paling utama adalah anak berkebutuhan khusus dan orangtuanya,” ujar Joanne.
Joanne menerangkan penguatan kerja sama dengan pihak eksternal yang berfocus terhadap layanan pendidikan dengan disabilatas juga menjadi bagian yang tak kalah penting. Madrasah bisa bekerja sama dengan Unit Layanan Disabilitas Daerah dan atau Unit Layanan Disabilitas Kemenag sebagai pusat sumber dan dukungan terhadap madrasah inklusi dalam melakukan identifikasi, asesmen dan layanan kompensatoris, termasuk dukungan DUDI terhadap madrasah inklusif.
