Bisnis.com, JAKARTA – Periode pelarangan mudik sudah resmi dimulai hari ini, 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Kendati demikian, masih banyak masyarakat yang nekat mudik sebelum periode larangan mudik.
Satgas menyebut, para pemudik ini nantinya hanya akan menjadi beban pemerintah daerah tujuan.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pada 6 - 17 Mei diputuskan untuk melarang mudik karena menjadi waktu paling kritis. Namun, karena mudik memang budaya yang sulit ditinggalkan, masyarakat tetap melakukan mudik sebelum berlakunya aturan larangan.
“Makanya kita buat aturan lagi untuk pengetatan mulai dari 22 April – 5 Mei. Tapi rupanya dengan pengetatan itu secara nasional tetap terjadi orang yang berangkat yang prinsipnya mudik,” kata Wiku dalam keterangan pers, Kamis (6/5/2021).
Para pemudik ini, imbuhnya, akan jadi beban pemerintah daerah. Pemda harus mengantisipasi lonjakan orang yang datang dan potensi terjadinya penularan Covid-19.
“Orang yang datang ini harusnya memahami kondisinya. Belum tentu setiap daerah mempunyai kesiapan yang sama dalam menerima orang-orang yang mudik,” ujarnya.
Para pemudik juga lebih berisiko menularkan virus kepada orang-orang lain, terutama orang-orang yang lebih tua di kampung halamannya.
“Setelah masuk ke periode 6 - 17 Mei, memang yang berangkat terlihat menurun dari pantauan kami pada orang yang memaksakan mudik. Mereka sudah berangkat sebelum tanggal 6 meskipun sudah ditekan,” ujarnya.
Satgas bersama seluruh stakeholder telah melakukan koordnasi dengan seluruh Pemda, TNI-Polri, dan dinas-dinas terkait, sampai dengan Kepala Desa, meminta paparan kesiapannya menghadapi bulan Ramadan karena peningkatan ibadah, potensi berkerumun, dan mudik.
“Ini yang sedang kita pastikan, sekarang sudah masuk 6 - 17 kita pastikan semua daerah siap, karena pasti masih ada yang bocor [tetap mudik]. Jadi nanti kalau ada peningkatan kasus masih bisa kita kendalikan,” jelas Wiku.
Di lapangan, kata Wiku, banyak masyarakat mencoba menawar, karena tarikan budaya mudik cukup tinggi. Harapannya, dengan rutin melakukan rapat koordinasi, narasi pemda seluruhnya bisa satu komando untuk mengatur peniadaan mudik.
“Ini dalam rangka melindungi kita semua. Nggak ada gunanya kucing-kucingan nanti malah kasusnya bobol dan yang rugi kita sendiri. Kalau misalnya kasusnya tinggi, belum tentu faskes di daerah memadai. Makanya kita ingatkan kalau nanti sampai terjadi pelanggaran kita harus tegas. Karena kita ingin menyelamatkan nyawa bangsa kita,” tegas Wiku.
