Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tingkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha, KPPU Gandeng Kedubes Jepang

KPPU melihat Kedutana Besar Jepang sebagai mitra yang strategis dalam pelaksanaan pengawasan kemitraan UMKM dan pengawasan di sektor digital.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 29 April 2021  |  14:20 WIB
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)  -  david Eka Issetiabudi
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) - david Eka Issetiabudi

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Jepang dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha atas proses penegakan hukum persaingan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan bahwa secara khusus, pihaknya juga melihat Kedutaan Besar Jepang sebagai mitra yang strategis dalam pelaksanaan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pengawasan di sektor digital.

Pandangan itu, tuturnya, juga disampikan oleh Ketua KPPU, Kodrat Wibowo, ketika menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia, Kanasugi Kenji, di Gedung KPPU Jakarta, Kamis (29/4/2021).

“Kunjungan Duta Besar tersebut merupakan bagian dari berbagai kunjungan resmi yang dilakukan sejak penugasannya di Indonesia pada akhir Januari 2021,” ungkapnya, Kamis siang.

Menurutnya, hubungan Indonesia dan Jepang dalam bidang persaingan usaha telah berlangsung cukup lama dan meliputi beberapa aspek. Sebut saja kerja sama ekonomi Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), bantuan teknis melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), serta asistensi bagi otoritas persaingan usaha di ASEANmelalui Japan ASEAN Integration Fund (JAIF) on Competition Policy and Law (Phase I and Phase II).

Lanjutnya, dalam hal penegakan hukum, kasus-kasus yang ditangani KPPU atas pelakuusaha Jepang juga tidak sedikit, dan mulai merambah pada kasus lintas batas yang melibatkan pelaku usaha di Jepang. Dengan semakin meningkatnya kasus lintas batas, KPPU memandang perlu adanya peran KBJRI untuk menjembatani proses penegakan hukum tersebut.

Selain itu, sejalan dengan rencana pembentukan Kantor Wilayah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dicanangkan KPPU sebagai pusat pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM, Ketua KPPU, tutur Deswin, juga memandang perlu untuk mulai menggandeng berbagai pihak guna menunjang efektifitas pengawasan tersebut.

KBJRI diyakini sebagai salah satu mitra yang tepat, sejalan dengan implementasi pengawasan sub-kontrak yang sudah maju di negara tersebut.

“Duta Besar menyambut baik usulan tersebut, dan akan mempertimbangkan secara serius berbagai isu yang diangkat KPPU. Secara khusus, Duta Besar juga mengharapkan adanya komunikasi yang intensif guna meningkatkan efektifitas pengawasan persaingan usaha yang melibatkan kedua belah pihak,” pungkasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jepang kppu
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top