Bisnis.com, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet saat ini dinilai bukan bagian dari tarik menarik kepentingan partai politik.
Isu reshuffle saat ini diiringi ramainya perbincangan terkait Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta nomenklatur Kementerian Investasi.
Politisi PPP Achmad Baidowi menilai tidak ada tarik-menarik urusan politik dalam hal gonjang-ganjing reshuffle di kabinet jilid II pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
Terlebih, ujar dia, karena menteri terkait yakni Nadiem Makarim berasal dari kalangan profesional, bukan politisi.
"Kalau dilihat dari kementerian yang belakangan ramai dibicarakan terkait dengan isu reshuffle itu kan sebenarnya yang menterinya tidak berasal dari partai politik. Kalau menterinya dari partai politik, bolehlah ada kecurigaan tarik menarik untuk kepentingan politik," ujarnya dalam dalam diskusi virtual di MNC Trijaya, Sabtu (24/4/2021).
Menurut Achmad Baidowi persoalan utama isu reshuffle maupun nomenklatur Kementerian Investasi lebih kepada masalah teknis. Di antaranya, ujar dia, penyiapan struktur baru jika memang perubahan di tubuh kabinet akan direalisasikan.
Kendati demikian, ia tetap melihat terdapat kementerian yang perlu dikritisi kinerjanya sejauh ini.
Selaku anggota DPR RI Komisi VI, Achmad Baidowi menilai Kemenkop-UKM sebagai mitra kerja belum maksimal menggerakkan sektor UMKM di Tanah Air.
Selain itu, kementerian tersebut dinilai belum mampu menggairahkan koperasi yang merupakan sokoguru perekonomian Indonesia.
"Kami mengkritisi selaku mitra kerja di Komisi VI. Kami belum melihat sebuah terobosan yang berarti dari KemenkopUKM. Namun, soal reshuffle, itu kembali ke hak prerogatif Presiden," ujarnya.
