Bisnis.com, JAKARTA -- Protes terus mengalir terkait peristiwa tak dicantumkannya nama KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Hasanuddin Wahid atau Cak Udin, meminta Kemendikbud menarik Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dari peredaran.
"PKB protes keras karena KH Hasyim Asy`ari enggak tertulis dalam kamus sejarah Indonesia terbitan dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, sementara Abu Bakar Ba`asyir yang ditahan negara malah ada," tegas Cak Udin dikutip dari laman resmi PKB, Selasa (20/4/2021).
Cak Udin merasa ada keanehan dengan Kemendibud hari ini. Sebab, pahlawan nasional sekaligus pendiri NU tidak diakui. Sementara tokoh yang dianggap penyokong radikalisme malah mendapat tempat di buku terbitan Kemendikbud.
"Ada yang aneh dengan Kemendikbud hari ini," ujarnya.
Hal senada dilontarkan Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Syaiful Huda meminta agar kamus sejarah dimaksud ditarik dari peredaran.
Baca Juga
Ketua Komisi X DPR RI, yang bermitra dengan Kemendikbud itu, berharap ada perbaikan sebelum Kamus Sejarah Jilid I itu tersebut diterbitkan lagi.
"Setelah membaca dan mendengar pandangan dari banyak kalangan kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah," ujar Huda.
Huda menjelaskan pada sampul Kamus Sejarah Jilid I buatan Kemendikbud memang ada gambar KH Hasyim Asy`ari. Namun tak ada penjelasan mengenai kiprah perjuangannya dalam kamusnya.
Anehnya, kata Huda, di sampul Kamus Sejarah Jilid I ini ada gambar KH Hasyim Asy`ari, tapi dalam kontennya tidak dimasukkan sejarah dan kiprah perjuangan beliau.
"Lebih aneh lagi ada nama-nama tokoh lain yang masuk kamus ini, termasuk nama Gubernur Belanda HJ Van Mook dan tokoh militer Jepang Harada Kumaichi, yang dipandang berkontribusi dalam proses pembentukan negara Indonesia," tutur Huda.
