Bisnis.com, JAKARTA - Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad menegaskan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tak bisa diabaikan.
Hal itu ditegaskan Riris terkait pengujian Vaksin Nusantara yang diinginkan sejumlah pihak termasuk beberapa anggota DPR RI. Beberapa di antara mereka bahkan sudah mulai menjalani pengambilan sampel darah sebagai rangkaian dari proses vaksinasi yang dikembangkan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.
Menurutnya, BPOM punya peran vital untuk menentukan apakah Vaksin Nusantara layak atau tidak untuk digunakan.
“Itu bentuk tanggung jawab negara memastikan bahwa teknologi kesehatan yang beredar cukup aman dan memberikan kemanfaatan,” kata Direktur Pusat Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM itu kepada Tempo, Rabu (14//4/2021).
Menurutnya, negara akan keliru besar apabila justru memberikan alternatif yang tidak patuh prosedur tadi karena mandat negara melindungi segenap warga negara. Tidak hanya satu dua individu yang merasa perlu diistimewakan.
“Jadi kalau kemudian ada beberapa kalangan yang merasa karena posisinya perlu mendapatkan keistimewaan, misalnya dalam hal ini menggunakan Vaksin Nusantara, menurut saya itu sudah bukan ranah tanggung jawab negara,” kata Riris.
Baca Juga
Riris pun merujuk contoh saat terjadi kontroversi ketika pemerintah Indonesia hendak menggunakan vaksin Sinovac dulu.
“Selama ini seluruh kontroversi terkait vaksin yang beredar itu bisa dibuktikan melalui apa?” ujar Riris saat ditanya soal perlunya uji yang dilakukan BPOM itu.
Dengan diuji oleh BPOM, vaksin yang beredar artinya lolos dari sisi keamanan dan efikasi atau persentase penurunan kejadian penyakit pada kelompok orang yang divaksinasi.
