Bisnis.com, JAKARTA - Negara-negara kaya yang tergabung dalam Kelompok Tujuh (G7) menuntut agar China menghormati komitmen Hong Kong dan mengakhiri tekanan terhadap aktivis demokrasi setelah Beijing memaksa perubahan besar-besaran dalam sistem pemilihan kota itu.
Parlemen Beijing pada Kamis (11/3/2021) meloloskan reformasi yang mengatakan bahwa hanya "patriot" yang dapat menduduki jabatan penting, yang dijamin dengan sistem terpisah sebelum Inggris menyerahkan kendali pada 1997.
Aturan itu untuk memastikan Hong Kong tetap berada di bawah kendali China dengan mengeliminasi orang-orang prodemokrasi untuk maju ke pemilihan.
"Keputusan seperti itu dengan kuat menunjukkan bahwa pihak berwenang di China daratan bertekad untuk menghilangkan suara dan pendapat yang tidak setuju di Hong Kong," kata Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Amerika Serikat serta Uni Eropa dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan bersama, dilansir Channel News Asia, (Minggu (13/3/2021).
Diplomat teratas G7 mengatakan, mereka menyerukan kepada China dan otoritas Hong Kong untuk memulihkan kepercayaan pada institusi politik kota itu, serta mengakhiri penindasan yang tidak beralasan terhadap mereka yang mempromosikan nilai-nilai demokrasi.
"Rakyat Hong Kong harus dipercaya untuk memberikan suara mereka untuk kepentingan terbaik Hong Kong. Diskusi tentang perbedaan pandangan, bukan membungkam mereka, adalah cara untuk mengamankan stabilitas dan kemakmuran Hong Kong," kata mereka.
Beijing telah mengesampingkan peringatan internasional sebelumnya tentang Hong Kong dan tahun lalu mendorong RUU keamanan yang kejam yang digunakan untuk menahan para aktivis.
Tindakan tersebut dilakukan setelah Hong Kong diguncang oleh protes besar-besaran dan terkadang disertai kekerasan pada 2019.
