Bisnis.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kasus yang terjadi di tubuh Partai Demokrat dapat diselesaikan dengan beberapa langkah hukum, salah satunya melalui mahkamah partai.
“Pertama dapat diselesaikan dengan mahkamah partai terlebih dahulu. Apapun nanti putusan mahkamah partai itu kalau salah satu pihak tidak puas ya mereka dapat melakukan gugatan ke pengadilan, itu namanya gugatan perdata khusus sengketa internal partai politik,” kata Yusril seperti dikutip dari YouTube @tvOneNews, Sabtu (6/3/2021).
Namun, sambungnya, yang akan menjadi masalah adalah hampir dipastikan setiap kubu, baik Moeldoko atau KLB Deli Serdang maupun kubu Agus Harimutri Yudhoyono (AHY), tidak akan mengakui mahkamah partai dari kubu lawan.
Walhasil, Menkumham periode 2001/2004 ini memprediksi jalur pengadilan akan menjadi solusi selanjutnya.
“Ini semua harus dihadapi dan nanti akan timbul dualisme-dualisme. Tapi nanti pada ujungnya dugaan saya pengadilan yang akan memutuskan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusril menyampaikan bahwa faktor lain yang sangat berpengaruh nantinya adalah keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM yaitu mengakui atau tidak KLB tersebut.
Baca Juga
Adapun, proses pengesahan keputusan hasil KLB seperti kepengurusan baru partai harus diaktekan di notaris sebelum dibawa ke Kemenkumham.
Seperti diketahui, kasus kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat kian memanas setelah digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara.
KLB tersebut menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dan melengserkan kepemimpinan AHY. Selain itu, KLB juga menetapkan perubahan AD/ART partai dan mengilangkan Majelis Tinggi dari struktur partai. Adapun, Majelis Tinggi Partai Demokrat diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SBY pun ‘turun gunung’ dan meminta keadilan kepada Presiden Jokowi melalui kementerian dan lembaga terkait KLB tersebut.
“Saya sangat merasakan apa yang para kader Demokrat rasakan saat ini. Saudara pasti marah, terhina, merasa diperlakukan sewenang-wenang dan geram,” ujarnya.
