Bisnis.com, JAKARTA - Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, yang terjadi setelah sempat ramai isu kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menjadi perhatian banyak kalangan.
Salah satu perhatian, terfokus pada ketidaklaziman yang terjadi pada KLB tersebut. Atraksi yang terjadi mencerminkan bahwa etika dan moral politik tidak lagi diperhatikan.
Hal itu antara lain menjadi perhatian pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro.
Ia menilai kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatra Utara, tidak lazim.
"Tidak lazim karena tidak mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)," kata Siti pada diskusi virtual yang dipantau di Jakarta, Sabtu (6/3/2021).
Bahkan, lanjut Siti, ketua umum yang dimunculkan dan terpilih yakni Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bukan kader partai berlambang mercy tersebut.
Baca Juga
Kondisi itu, lanjutnya, akan membingungkan dunia politik, demokrasi, kelompok intelektual dan pihak-pihak yang belajar demokrasi.
Siti menilai jika dilihat dari perspektif demokrasi, KLB Demokrat yang digelar di salah satu hotel di Sumatra Utara tersebut memprihatinkan. KLB dilangsungkan dengan melanggar kaidah sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART Partai Demokrat.
"KLB telah menafikan etika dan norma serta menjungkirbalikkan peraturan partai," katanya.
Akibatnya, masyarakat dibuat semakin bingung dengan adanya atraksi politik KLB Demokrat.
Lebih miris lagi, Siti menilai kondisi tersebut mencerminkan para elite hanya bersaing dan berpikir untuk 2024 saja.
Padahal, tegasnya, pada saat bersamaan masyarakat yang dibuat bingung tadi sedang kesusahan menghadapi pandemi Covid-19. Akibatnya, perhatian publik juga tertuju ke KLB Demokrat tersebut.
"Ini sebenarnya menguras energi publik, dan sebenarnya publik sudah jengah dengan masalah-masalah seperti ini," kata Siti.
Siti juga heran masih ada anak bangsa yang terperangkap dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia sehingga muncul kudeta dan sebagainya.
Padahal, lanjut Siti, Presiden telah menyerukan agar semua elemen masyarakat bersatu padu.
Pada dasarnya dualisme atau kisruh di dalam tubuh partai politik hanya melibatkan langsung kader atau internal partai saja.
Namun, ada yang berbeda dengan kejadian Demokrat karena KSP Moeldoko yang bukan kader partai muncul ke permukaan secara terang-terangan.
Menurut Siti hal tersebut terjadi karena etika dan moral politik sudah tidak ada. Padahal, posisi etika berada di atas hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
