Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Edhy Prabowo, KPK Dalami Keterangan Saksi

Para saksi akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur di KKP yang menjerat mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 22 Februari 2021  |  12:20 WIB
Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1/2021). - Antara\r\n
Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1/2021). - Antara\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarief Widjaja, Senin (22/2/2021).

Dia bakal dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur di KKP yang menjerat mantan Menteri KKP Edhy Prabowo.

"Saksi Syarief Widjaja akan diperiksa untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (22/2/2021).

KPK juga akan memeriksa lima saksi lainnya untuk melengkapi berkas penyidikan Edhy Prabowo.

Mereka adalah Dina Susiana dan Syahridi Yanopi seorang karyawan swasta, Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja serta Selasih J. Rusma selaku Notaris PPATK, serta Yunus Yusniani selaku Mahasiswa.

"Mereka semua akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP," kata Ali.

Adapun, KPK menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Mereka adalah Edhy Prabowo, Staf Khusus Menteri KKP Syafri dan Andreu Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, dan Amiril Mukminin sebagai penerima suap.

"Sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

Sementara itu, sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Suharjito yang merupakan Direktur PT DPP sebagai tersangka.

Suharjito disangkakan melanggar melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kementerian kelautan dan perikanan Komisi Pemberantasan Korupsi edhy prabowo
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top