Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kisruh Partai Demokrat, AHY Tuding Ada Pihak Ingin Benturkan SBY & Jokowi

Nama Presiden Jokowi disebut sengaja dibawa-bawa untuk memecah-belah hubungan baik yang terjalin dengan SBY.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 18 Februari 2021  |  11:43 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Twitter @AndiAndis6
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Twitter @AndiAndis6

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuding kelompok gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) sebagai otak dibalik kabar yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setuju terhadap rencana Kongres Luar Biasa (KLB).

Dia bahkan mengatakan kelompok GPK-PD sengaja membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menakut-nakuti kader Partai Demokrat agar bergabung dalam gerakan mereka.

Selain itu, nama Presiden Jokowi sengaja dibawa-bawa untuk memecah-belah hubungan baik yang terjalin dengan SBY.

"Terhadap hal itu, saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti kader," kata AHY dikutip dari siaran resminya, Kamis (18/2/2021).

Putra sulung SBY ini memastikan bahwa hubungan  SBY dan Jokowi cukup baik. Tapi belakangan ini ada kelompok yang  berusaha memecah-belah hubungan yang telah terjalin dengan baik itu.

Sebelumnya, AHY memastikan bahwa kabar yang mencatut nama SBY terkait persetujuan KLB itu adalah berita bohong alias hoaks.

Dia memastikan bahwa SBY ada di pihaknya yang merupakan para pemilik suara yang sah. AHY menduga gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) telah membaca syarat melaksanakan KLB dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yaitu harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai.

"Sebagai bentuk kewaspadaan kami, para pelaku GPK-PD telah membaca AD-ART yang telah kami sepakati bersama dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta didaftarkan dalam Lembaran Negara, bahwa syarat untuk dilaksanakannya KLB harus mendapatkan persetujuan Ketua MTP," kata AHY.

Dukungan SBY, lanjut AHY, ditujukan kepada dirinya dan pengurus DPP hasil Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020.

SBY mengirimkan dukungan tersebut melalui surat tanggal 5 Januari 2021 kepada seluruh Ketua DPD, DPC, dan kader Partai Demokrat seluruh Indonesia.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi sby partai demokrat agus harimurti yudhoyono
Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top