Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tunggu Revisi UU ITE, Kapolri Diminta Siapkan Pedoman Penegakan Hukum

Kapolri dinilai juga perlu meningkatkan pengawasan, sehingga implementasi dari UU ITE baru tersebut tetap berjalan dengan konsisten, akuntabel dan berkeadilan.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 17 Februari 2021  |  17:59 WIB
Ilustrasi - Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani sidang perdana pemeriksaan berkas memori PK di Pengadilan Negeri Mataram, NTB, Kamis (10/1/2019). - ANTARA/Dhimas B. Pratama
Ilustrasi - Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani sidang perdana pemeriksaan berkas memori PK di Pengadilan Negeri Mataram, NTB, Kamis (10/1/2019). - ANTARA/Dhimas B. Pratama

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Rudy Mas'ud menyarankan kepada Kapolri untuk menyiapkan pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum sebelum Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) selesai direvisi.

Usulan itu disampaikannya karena adanya rencana pemerintah yang akan merevisi UU No. 11/2008 tersebut. Pedoman itu, tambah Rudy, bertujuan agar seluruh anggota kepolisian tidak memiliki penafsiran sendiri dalam pelaksanaan undang-undang tersebut nantinya.

Menurutnya, Kapolri juga perlu meningkatkan pengawasan, sehingga implementasi dari UU ITE baru tersebut tetap berjalan dengan konsisten, akuntabel dan berkeadilan.

“Polisi harus lebih selektif dalam penerapan UU ITE untuk menghindari adanya upaya saling lapor menggunakan pasal-pasal karet UU tersebut. Jangan sampai orang melakukan kritik yang konstruktif justru jadi boomerang kriminalisasi terhadap dirinya sendiri,” katanya, Rabu (17/2/2021).

Rencana revisi UU ITE tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam acara pengarahan kepada pimpinan TNI / Polri, Senin (15/2). Presiden Jokowi menyatakan secara tegas bahwa UU ITE harus memberikan rasa keadilan.

Presiden meminta DPR bersama pemerintah melakukan revisi UU tersebut karena banyak 'pasal-pasal karet' yang selama ini tidak adil.

“Kita sepakat atas sinyal dari Presiden Jokowi, bahwa UU ITE perlu direvisi. DPR menyambut baik hal itu, dan semangatnya adalah implementasi UU tersebut yang mengedepankan keadilan,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Dia menyebutkan adanya sejumlah pasal-pasal di dalam UU ITE yang multitafsir sehingga dalam penerapannya menjadi pasal karet.

Lebih lanjut, Anggota DPR asal Kalimantan Timur tersebut menyebutkan, pasal-pasal karet itu perlu direvisi karena kerap menjadi 'tameng' oleh pihak-pihak tertentu untuk kriminalisasi seseorang.

“Banyak kasus orang saling melaporkan hanya karena pernyataan di media sosial. Revisi UU ITE penting untuk menghilangkan pasal karet yang penafsirannya bisa macam-macam dan gampang diinterpretasikan sepihak,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr kapolri uu ite
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top