Bisnis.com, JAKARTA—Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan fenomena munculnya buzzer dalam kehidupan demokrasi merupakan sesuatu yang wajar dan hingga kini belum ada regulasi yang mengaturnya.
Menurut Dave, buzzer atau pendengung muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Meski demikian, dia meminta warga tak takut mengkritik pemerintah. Menurutnya, kritik yang tepat kepada pemerintah pasti disambut baik oleh masyarakat.
Dia juga sependapat kalau ada wacana untuk membahas persoalan keberadaan buzzer di DPR. Hanya saja sulit membedakan mana yang buzzer dan mana kelompok yang menang merasa perlu membela pemerinbtah karena kebijakan yang dinilai berpihak pada rakyat.
“Kritisi itu penting dalam menjalankan roda pemerintah dan itu juga bagian dari dinamika demokrasi,” kata Dave saat dihubungi, Kamis (11/2/2021).
Dave kemudian menyinggung persoalan buzzer yang disoroti sejumlah tokoh menjadi pemicu warga khawatir saat mengkritik pemerintah. Menurut Dave, dia juga pernah dituduh sebagai buzzer gara-gara ikut mengomentari sesuatu di media sosial.
“Nah, masalah buzzer memang banyak yang menyampaikan. Kadang ketika saya turut berkomen di medsos juga sering dicap sebagai buzzer, padahal itu jauh dari fakta,” ujarnya.
Baca Juga
Dave mengatakan niat seseorang saat mengkritik pemerintah menjadi hal penting. Dia mengatakan siapa pun tak perlu takut diserang buzzer saat mengkritik pemerintah jika memang demi kebaikan bangsa.
“Jadi yang penting itu adalah, niatan kita dalam mengkritisi, bila yang kita sampaikan itu memang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak perlu takut atau khawatir akan serangan netizen,” ucapnya.
Sementara ketika ditanya, soal buzzer perlu ditertibkan, Dave menilai harus ditelusuri terlebih dahulu.
“Harus ditelusuri satu per satu. Yang mana buzzer beneran atau hanya netizen yang peduli. Bisa saja sih, kan ada algorithm-nya,” ucap wakil rakyat di Komisi I DPR RI itu.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya menekankan mengenai pentingnya kritik dan saran bagi pemerintah. Menurut Pramono, kritik yang keras dan terbuka akan membuat pembangunan lebih terarah.
“Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung,” katanya.
Pramono mengungkapkan bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah.
“Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar,” kata Pramono saat menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2021 seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2/2021).
