Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PBB António Guterres mendesak masyarakat dunia untuk memastikan kudeta militer di Myanmar digagalkan karena pengambilalihan kekuasaan itu "tidak bisa diterima".
Menurut Guterres, pemimpin kudeta harus dibuat untuk memahami bahwa ini bukanlah cara untuk memerintah suatu negara.
Dewan Keamanan PBB sedang merumuskan pernyataan terkait kudeta militer di Myanmar, tetapi China diperkirakan akan memboikot segala bentuk pernyataan yang mengutuk kudeta tersebut.
Adapun, Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi ditahan setelah militer merebut kekuasaan pada Senin (1/2) lalu. Polisi di Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, kemudian mengenakan dakwaan terhadap Suu Kyi dan memberlakukan tahanan rumah terhadapnya hingga 15 Februari.
Baik Suu Kyi atau Presiden Myanmar Win Myint yang juga ditahan militer dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Pemimpin politik yang digulingkan itu hingga kini masih ditahan dengan penjagaan ketat dari militer.
Selain itu, militer Myanmar juga memberlakukan kondisi darurat selama setahun. Pihak militer berusaha untuk membenarkan tindakannya dengan menuduh kecurangan dalam pemilu November lalu yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi.
Baca Juga
Ada laporan bahwa militer juga memerintahkan pemblokiran Facebook di negara itu, atas dasar platform media sosial itu "mengganggu restorasi stabilitas".
Pada hari ini para pengguna Facebook di Myanmar melaporkan mereka tak bisa mengakses platform itu. Sebuah halaman Facebook yang disiapkan untuk mengoordinasikan perlawanan terhadap kudeta didukung oleh puluhan ribu pengguna.
Menanggapi kondisi di Myanmar, Sekjen PBB menyerukan agar tatanan konstitusional dibentuk kembali di Myanmar. Dia berharap Dewan Keamanan akan satu suara soal masalah tersebut.
"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memobilisasi semua aktor kunci dari komunitas internasional untuk memberikan tekanan yang cukup pada Myanmar untuk memastikan bahwa kudeta ini gagal," kata Guterres seperti dikutip BBC.com, Kamis (4/2/2021).
Dia mengungkapkan upaya militer Myanmar membalikkan hasil pemilu dan keinginan rakyat adalah benar-benar tidak dapat diterima.
Negara-negara barat mengecam kudeta itu, tetapi upaya di Dewan Keamanan PBB agar satu suara gagal karena China tidak menyepakatinya. China adalah satu dari lima anggota tetap dengan hak veto di dewan tersebut,
Beijing telah lama melindungi Myanmar dari pengawasan internasional, dan sejak kudeta terjadi telah memperingatkan bahwa sanksi atau tekanan internasional hanya akan memperburuk keadaan.
