Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Patrikno menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat permintaan klarifikasi yang dikirimkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Dia berdalih sikap itu diambil Jokowi lantaran klarifikasi yang dimaksud hanya menyoal dinamika internal partai bintang mercy itu sendiri.
"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah dinamika internal Partai Demokrat. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di AD dan ART," kata Pratikno dalam keterangan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).
Patrikno menyebut bahwa Istana telah menerima surat yang dilayangkan AHY beberapa waktu lalu. Surat itu diantar langsung oleh Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya.
“Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden. Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat,” terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudyohono (AHY) mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi ihwal dugaan adanya orang pada lingkaran istana yang ingin mengambil alih pucuk kepemimpinan partainya.
Baca Juga
“Tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat pada Senin (1/2/2021).
Berdasarkan penelusuran Demokrat, AHY mengungkapkan, adanya gerakan politik inkonstitusional dari lingkar istana yang mencoba mengambil alih kekuasaan atau kudeta pimpinan Partai Demokrat.
“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menerangkan bahwa seharusnya Jokowi membalas surat kiriman putra Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Balasan ini dinilai perlu untuk memberikan kejelasan kepada publik. Malah kata dia, bila tidak dibalas akan menimbulkan persepsi negatif dari publik.
“Jika surat AHY itu sifatnya resmi maka sebaiknya Presiden Jokowi perlu merespon untuk menjelaskan kepada khalayak. Karena AHY telah mengumumkan surat itu secara terbuka. Jika tidak dijawab, nanti justru bisa menimbulkan persepsi negatif,” katanya kepada Bisnis.
“Dengan memberikan penjelasan maka persoalannya menjadi terang benderang, tidak menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.
