Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menanggapi surat yang dikirimkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pratikno mengungkapkan alasan Presiden Jokowi tidak akan menanggapi surat yang dikirimkan AHY ialah karena persoalan yang dibahas merupakan urusan internal Partai Demokrat.
"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu adalah dinamika internal Partai Demokrat. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di AD dan ART," kata Pratikno dalam keterangan pers yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).
Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik pun menanggapi pernyataan Pratikno yang menyebut Presiden Jokowi tidak akan menjawab surat yang dikirimkan AHY.
"Pak Pratik, Pak Moeldoko itu orang istana, anak buah Presiden Jokowi -- bukan "internal" Partai Demokrat," cuit Rachland melalui akun twitter @RachlandNashidik, Kamis (4/2/2021).
Pak Pratik, Pak Moeldoko itu orang istana, anak buah Presiden Jokowi -- bukan "internal" Partai Demokrat. https://t.co/CRDgMl6Tjm
— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) February 4, 2021
Sebelumnya, Rachland juga meminta sejumlah pejabat negara untuk buka suara terkait adanya dugaan orang di lingkaran istana yang mendukung kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketum Partai Demokrat AHY mengirimkan surat ke Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi ihwal dugaan adanya orang pada lingkaran istana yang ingin mengambil alih pucuk kepemimpinan partainya.
“Tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat pada Senin (1/2/2021).
Berdasarkan penelusuran Demokrat, AHY mengungkapkan, adanya gerakan politik inkonstitusional dari lingkar istana yang mencoba mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat.
“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Malahan, AHY mengatakan, gerakan itu juga telah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di dalam pemerintah.
“Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintah Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Belakangan, isu mengenai upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat turut menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Moeldoko pun menyampaikan tanggapan dan membantah bahwa dirinya ingin mengambil alih atau kudeta AHY selaku Ketum Partai Demokrat.
