Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini mengusulkan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dinormalisasi pada tahun 2022 dan 2023 dan tidak diakumulasikan pada tahun 2024.
Menurut politisi Senayan itu, tidak dikumpulkannya Pilkada pada satu tahun 2024 adalah agar ada kepemimpinan yang defenitif untuk memimpin daerah. Selain itu, tidak terlalu panjang masa jabatan penjabat sementara pengganti mereka.
"Jika Pilkada serentak di 2024 akan ada banyak sekali pejabat sementara dalam waktu yang panjang. Padahal di tengah pandemi saat ini daerah membutuhkan kepemimpinan yang defenitif untuk kebijakan-kebijakan strategis," kata Jazuli kepada wartawan, Selasa (2/2/2021).
Menurut Anggota Komisi I DPR tersebut, penyelenggaraan Pilkada di 2024 yang berdekatan dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif akan menimbulkan beban ekonomi dan politik yang besar.
Selain itu, beban tersebut juga ditambah dengan repotnya melakukan persiapan untuk penyelenggara pemilihan presiden
"Ruang bagi rakyat untuk mendalami visi misi dan program para calon kepala daerah tidak akan optimal karena dipastikan akan tersedot pada isu capres-cawapres seperti pengalaman yang sudah-sudah,” katanya.
Padahal kepemimpinan daerah tidak kalah strategis dan berhubungan langsung dengan pelayanan dan kesejahteraan rakyat," kata Jazuli.
Di samping itu, ujar Jazuli, dengan pilkada dipisah dari pemilu presiden maka stok calon pemimpin nasional akan terbuka luas yang datang dari kepala-kepala daerah yang dinilai sukses oleh rakyat.
"Tentu ini bagian strategis yang harus kita pikirkan bersama," kata Jazuli.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan jika Pilkada Serentak digelar pada 2024 akan muncul kegaduhan yang luar biasa. Hal itu dikarenakan, akan ada kontestasi politik lain seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif.
