Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, mendesak pemerintah melanjutkan program subsidi upah dilanjutkan demi menjaga daya beli buruh.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan program subsidi upah selain dilanjutkan sebaiknya juga diperluas untuk buruh yang tidak terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Menurut Iqbal jumlah buruh yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan di Tanah Air tak bisa dibilang sedikit.
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen," kata Iqbal, Selasa (2/2/2021).
Iqbal menyebutkan bahwa subsidi upah akan menjadi buffer atau penyangga bagi kehidupan buruh dan keluarganya dalam bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19.
Selain itu, lanjutnya, penyaluran subsidi gaji yang menggunakan anggaran 2020 belum mencapai 100 persen.
Baca Juga
Tercatat, masih ada pencairan yang belum diberikan 270.489 calon penerima pada termin kedua.
Total, anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai Rp29,44 triliun atau 98,91 persen dari target Rp29,76 triliun.
Iqbal juga mengungkapkan bahwa KSPI akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo untuk meminta agar program tersebut dilanjutkan.
Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menyatakan bahwa subsidi upah kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta akan dihentikan tahun ini.
Dia mengatakan program ini tak dilanjutkan karena tidak mendapatkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Hal itu disampaikan Ida kepada media usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Ditjen Binalattas dengan mitra industri di BBPLK Medan, Sumatra Utara akhir pekan lalu.
