Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk mengevaluasi program pengendalian penyebaran Covid-19 melalui pembentukan tim yang bertugas untuk melihat kontributor penyebaran kasus.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan melalui pembentukan tim tersebut, diharapkan setiap program pengendalian penularan Covid-19 dapat efektif dilakukan.
“Kalau kita melihat terjadi angka kenaikan, buat tim untuk mengetahui terjadinya peningkatan itu karena apa, karena daerah itu tidak sama. Kenapa digunakan istilah PPKM? PPKM itu top down, instruksi, perlu keserempakan, dan bersifat umum," kata Tito dikutip dari laman resmi Kemendagri, Selasa (26/1/2021).
Tito menambahkan bahwa setiap dalam memiliki kondisi yang berbeda. Oleh karena itu setiap kota harus memiliki tim yang bekerja untuk mendalami, mengevaluasi apa kontributor utama dari kenaikkan angka di daerah.
Dia mencontohkan dalam kepatuhan menggunakan masker, misalnya, kepala daerah diharapkan dapat bersinergi dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, Forkopimda, maupun aparat keamanan dan penegak hukum, untuk menegakkan kedisipinan masyarakat menggunakan masker.
"Ini perlu kekompakan, oleh karena itu rekan-rekan perlu membangun hubungan yang baik dengan Forkopimda, tidak akan bisa kerja sendiri, tidak akan mampu,” jelasnya.
Tak hanya itu, kepala daerah juga diminta untuk menyisir daerah yang memiliki kerendahan dalam penerapan protokol kesehatan, seperti penyediaan tempat mencuci tangan di fasilitas umum maupun tempat publik.
Disamping evaluasi dalam program pengendalian kasus penularan Covid-19, upaya 3T atau tindakan melakukan tes Covid-19 (testing), penelusuran kontak erat (tracing), dan tindak lanjut berupa perawatan pada pasien Covid-19 (treatment) adalah salah satu upaya utama penanganan Covid-19.
