Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 150.000 hektare tahun ini di sejumlah daerah rawan bencana.
Program rehabilitasi mangrove berdasarkan Perpres nomor 120 tahun 2020, dengan target seluas 600.000 hektare yang akan dilaksanakan pada 9 provinsi pada tahun 2021 hingga 2024. Tahun ini diharapkan rehabilitasi mangrove tembus 150.000 hektare.
“Saya minta kita coba kalau bisa 150.000 Ha dilakukan tahun ini dengan kriteria lahan kritis dan rawan tsunami,” katanya melalui keterangan resmi dikutip Selasa (26/1/2021).
Adapun, kriteria usulan provinsi yang menjadi prioritas program rehabilitasi mangrove meliputi lahan kritis, daerah rawan bencana tsunami, daerah terancam abrasi pantai serta memiliki Pelabuhan Green Port atau CSR perusahaan.
Saat ini, ketersediaan luasan lahan kritis mangrove seluas 182.313 hektare. Mengacu pada data tersebut, Menko Luhut menegaskan perlunya satu peta mangrove bersama agar tidak terjadi tumpang tindih atau klaim berganda dalam pendataan lokasi.
Sementara itu, 84 persen pendanaan rehabilitasi mangrove pada 2021 bersumber dari APBN termasuk dari Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan 16 persen sisanya berasal dari Non-APBN.
Baca Juga
Kendati demikian pada tahun-tahun berikutnya alokasi APBN akan berkurang dan digantikan dengan Non-APBN salah satu di antaranya melalui dukungan mitra strategis dan organisasi internasional seperti World Bank.
“Kita lakukan persemaian mangrove skala besar sesuai arahan Presiden. Juga persemaian mangrove yang ada di Mangrove Center serta penyediaan propagul atau bibit mangrove oleh masyarakat,” terangnya.
Di sisi lain, Luhut akan meminta Kemendagri agar daerah ikut membantu pemeliharaan mangrove.
