Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemenkes Kaji Usulan Program Vaksinasi Covid-19 Mandiri

Vaksinasi mandiri juga diharapkan bisa membantu meringankan beban APBN pemerintah pada pos kesehatan.
Petugas medis sebelum penyuntikan vaksin CoronaVac di Puskesmas Cilincing, Jakarta, Kamis (14/1/2021)./Antara
Petugas medis sebelum penyuntikan vaksin CoronaVac di Puskesmas Cilincing, Jakarta, Kamis (14/1/2021)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, masih mengkaji usulan untuk membuat program vaksinasi Covid-19 mandiri. 

Seperti diketahui, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) telah menyampaikan usulan terkait vaksinasi mandiri kepada Kementerian Kesehatan. Usulan tersebut dinilai dapat membantu pemerintah mempercepat penyelesaian target vaksinasi, sehingga dunia industri bisa segera bergeliat kembali.

"Kami masih mengkaji rencana ini. Kami masih mendengarkan berbagai masukan beserta mekanismenya. Sudah ada beberapa alternatif, tapi ini tentunya masih dalam pembahasan lebih matang," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers virtual, Sabtu (23/1/2021). 

Sebelumnya, Ketua Kadin Rosan Roeslani menargetkan vaksinasi mandiri dapat menjangkau 30 juta penerima. Hampir seluruh anggota Kadin tertarik melaksanakan vaksin mandiri dengan target penyuntikan karyawan serta keluarga karyawan.

Vaksinasi mandiri juga diharapkan bisa membantu meringankan beban APBN pemerintah pada pos kesehatan. Saat ini, pemerintah menganggarkan vaksin untuk 182 juta orang dengan kebutuhan total mencapai 427 juta dosis.

Dari sisi kemampuan distribusi, Rosan pun meyakini Kadin siap dengan pengiriman vaksin Covid-19 sesuai dengan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

“Untuk swasta, sampai suhu 30 derajat Celcius kami sanggup. Tapi, untuk vaksin seperti Pfizer yang membutuhkan suhu minus 70-75 derajat Celcius, mungkin hanya di kota-kota besar,” ujarnya.

Seperti diketahui, vaksinasi di 34 provinsi akan berlangsung dalam dua periode. Periode pertama dilaksanakan pada Januari - April 2021 akan diprioritaskan kepada 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 petugas pelayanan publik di 34 provinsi.

Periode kedua digelar selama 11 bulan, mulai April 2021 sampai Maret 2022. Artinya akan menjangkau jumlah masyarakat hingga mencapai populasi 181,5 juta orang.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Andi M. Arief
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper