Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sertifikat Halal Vaksin Sinovac, BPJPH Tunggu Surat Ketetapan MUI

BPJPH menyatakan sertifikat halal vaksin Covis-19 buatan Sinovac, bisa segera terbit setelah adanya hasil lengkap ketetapan halal MUI.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 11 Januari 2021  |  12:02 WIB
Botol vaksin CoronaVac SARS-CoV-2 Sinovac ditampilkan di acara media di Beijing, China, pada 24 September.  - Bloomberg\r\n
Botol vaksin CoronaVac SARS-CoV-2 Sinovac ditampilkan di acara media di Beijing, China, pada 24 September. - Bloomberg\\r\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih menunggu surat ketetapan halal vaksin Covid-19 dari Majelis Ulama Indonesia sebagai syarat keluarnya sertifikasi halal.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat telah menetapkan vaksin Covid-19 produksi Sinovac, dinyatakan halal dan suci, setelah menggelar rapat pleno secara tertutup di Jakarta pada Jumat, (8/12021).

Namun, ketetapan final fatwa terutama yang terkait izin penggunaan vaksin, masih menunggu keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Komisi Fatwa MUI memang telah menetapkan bahwa vaksin Sinovac halal dan suci. Tapi finalnya masih menunggu keputusan BPOM terkait izin penggunaan," kata Kepala BPJPH Sukoso dalam keterangannya, Senin (11/1/2021).

Sukoso menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil lengkap ketetapan fatwa MUI terkait vaksin Covid-19.

"Kami sudah berkordinasi dengan MUI dan LPPOM. Insya Allah setelah semua lengkap kita terbitkan sertifikat halal vaksin Sinovac," ujarnya.

Dia menjelaskan terdapat tujuh proses yang harus dilalui dalam penerbitan sertifikat halal, yaitu permohonan, pemeriksaan, penetapan, pengujian, pengecekan, fatwa, dan yang terakhir adalah penerbitan sertifikasi halal.

"Permohonan sertifikasi halal vaksin Sinovac ini telah diajukan sejak Oktober 2020 ke BPJPH. Dokumen permohonan sertifikasi halal yang diajukan, kemudian diverifikasi atau diperiksa," jelasnya.

Adapun, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk vaksin Sinovac adalah LPPOM MUI. BPJPH telah menetapkan LPH berdasarkan pilihan pemohon. Sebab itu, setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan terverifikasi, BPJPH akan mengembalikan ke LPPOM MUI selaku LPH.

"Lalu LPPOM melakukan audit ke China. Mereka melakukan pemeriksaan atau pengujian produk. Biasanya 40 hingga 60 hari kerja," ujarnya.

Lebih lanjut, BPJPH kemudian menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan atau pengujian produk dari LPPOM. Selanjutnya, dilakukan sidang fatwa halal hingga terbit keputusan penetapan halal produk dari MUI.

"Dokumen resmi ketetapan halal yang ditandatangan MUI diserahkan ke BPJPH. Dengan surat ketetapan halal dari MUI itulah, BPJPH mengeluarkan Sertifikat Halal," tegas Sukoso.

Oleh sebab itu, Sukoso menyatakan sekarang BPJPH sedang menunggu surat ketetapan halal resmi dari MUI. Sertifikat halal vaksin Sinovac, imbuhnya, bisa segera terbit setelah adanya hasil lengkap ketetapan halal MUI.

"Intinya proses sertifikasi halal vaksin Sinovac sudah sesuai UU 33 Tahun 2014 soal Jaminan Produk Halal," paparnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma`ruf Amin mengapresiasi Komisi Fatwa MUI setelah mengeluarkan fatwa terkait vaksin Covid-19. Komisi Fatwa MUI menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 produksi Sinovac ditetapkan suci dan halal.

Meski begitu, penggunaannya baru diizinkan setelah BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA).

“Saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih atas respon cepat daripada Majelis Ulama Indonesia yang selama ini memang sudah dilakukan fatwa-fatwa [untuk] mendukung penanganan Covid ini,” kata Wapres dalam keterangan resmi, Sabtu (9/1/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mui sertifikasi halal sertifikat halal bpjph Vaksin Covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top