Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara soal penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021 yang diarahkan dalam bentuk tunai melalui layanan digital.
Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter resminya, @Kiyai_MarufAmin, Selasa (29/12/2020) malam. Menurutnya, mekanisme penyaluran bantuan akan diberikan dalam bentuk tunai baik melalui pos atau bank melalui rekening penerima manfaat.
"Proses digitalisasi data bansos yang terintegrasi dengan banking system ini harus kita laksanakan agar penyaluran dapat tepat sasaran," jelasnya melalui unggahan Twitter.
Melalui unggahannya tersebut, Wapres mengaku turut mendampingi Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang Persiapan Penyaluran Bansos Tahun 2021 di Istana Merdeka, Jakarta.
Alhamdulillah, hari ini saya mendampingi Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang Persiapan Penyaluran Bansos Tahun 2021 di Istana Merdeka, Jakarta. pic.twitter.com/O828hEcEK8
— KH. Ma'ruf Amin (@Kiyai_MarufAmin) December 29, 2020
Pemerintah, jelasnya, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial tersebut.
Bila dirincikan, maka sekitar Rp45,1 triliun dari anggaran itu disiapkan untuk Program Kartu Sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan alokasi senilai Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan.
Baca Juga
Sementara itu, bansos tunai dianggarkan senilai Rp12 triliun dengan sasaran 10 juta KPM, sedangkan Program Kartu Prakerja disiapkan senilai Rp10 triliun dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp14,4 triliun.
"Ditambah diskon listrik selama 6 bulan Rp3,78 triliun," jelasnya.
Wapres Ma'ruf berharap bansos tersebut dapat segera diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pada Januari 2021. "Hal ini agar dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi," ujarnya.