Bisnis.com, JAKARTA - Spanyol akan membuat daftar orang-orang yang menolak disuntik vaksin Covid-19. Hal itu merupakan bagian dari upaya Eropa untuk melawan perlawanan publik terhadap vaksinasi.
Menteri Kesehatan Salvador Illa mengatakan meskipun daftar tersebut akan dibagikan dengan negara-negara Eropa lainnya, tetapi tidak akan dipublikasikan.
"Vaksinasi bersifat sukarela di Spanyol dan datanya akan diperlakukan dengan sangat hormat untuk perlindungan data," kata Illa, dilansir Bloomberg, Selasa (29/12/2020).
Kemarin, Spanyol menjadi negara Eropa keempat yang mencatat lebih dari 50.000 kematian akibat virus corona. Negara itu sangat terpukul oleh virus itu, memaksa pemerintah untuk memberlakukan keadaan darurat pada Maret. Ketika melonggarkan penguncian nasional yang ketat tiga bulan kemudian, pengelolaan pandemi ditempatkan di tangan pemerintah daerah.
Meskipun Spanyol telah memerintahkan pembatasan pergerakan dan jam malam karena kasus meningkat lagi, pemerintah belum memberlakukan penguncian yang ketat seperti yang terjadi di Inggris dan Prancis dalam beberapa pekan terakhir.
Jumlah orang yang meninggal akibat virus telah melambat sejak November, menurut Fernando Simon, kepala pusat tanggap darurat medis Spanyol. Namun, data yang dikumpulkan selama periode liburan dapat memiliki celah dalam pelaporan.
Sementara itu, Iran memulai uji coba vaksin lokal pada manusia. Pemerintahnya menargetkan vaksin yang dikembangkan di dalam negeri itu dapat tersedia untuk masyarakat umum pada musim panas tahun depan.
Vaksin COVIRAN diberikan kepada tiga sukarelawan, termasuk putri kepala Setad, yayasan yang dikelola negara yang mengembangkan vaksin. Sebanyak 56 orang dijadwalkan untuk menerima suntikan dalam tiga fase uji klinis pertama.
Iran adalah pusat penyebaran virus di Timur Tengah, dengan lebih dari 1,2 juta kasus dan hampir 55.000 kematian.
Kemarin, Presiden Hassan Rouhani mengatakan negaranya sedang mengembangkan tiga vaksin terpisah. Pemerintah juga bertujuan untuk mengamankan lebih dari 16 juta dosis vaksin yang dibuat di luar negeri melalui Organisasi Kesehatan Dunia yang cukup untuk sekitar 10 persen populasi.
