Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Mulyanto meminta Ombudsman RI memainkan peran sentral dalam memeriksa proses administrasi impor vaksin virus Corona buatan Sinovac secara lebih aktif.
"Ombudsman RI jangan sekedar melakukan peninjauan yang bersifat internal sebagaimana diberitakan. Namun penting untuk segera menggelar audiensi dengan seluruh pihak terkait serta ahli untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran administrasi terkait impor vaksin Covid-19 dari Sinovac," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).
Dia mengaku menyambut baik rencana Ombudsman mengawal proses pembelian vaksin Covid-19 dari Sinovac. Oleh karena itu, Mulyanto minta apapun temuan Ombudsman harus disampaikan kepada publik.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-undang, Ombudsman RI berwenang melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan vaksin Covid-19. Pemeriksaan itu mulai dari hulu hingga ke hilir, yakni mulai dari pengadaan sampai pelaksanaan vaksinasi.
"Kita membutuhkan lembaga Ombudsman RI yang kuat, sehingga pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat menjadi terjaga kualitasnya dan benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat,” katanya.
Dia menekankan juga bahwa jangan sampai kewenangan besar yang diberikan Undang-Undang kepada Ombudsman menjadi mubazir.
Baca Juga
Mulyanto berharap temuan Ombudsman dapat menjawab kebingungan publik seputar pembelian vaksin Sinovac terutama terkait efektivitas, imunogenitas dan keamanan bagi penggunanya.
“Ombudsman harus bisa mengungkap apa alasan pemerintah membeli vaksin yang oleh produsennya sendiri disebut belum ada jaminan soal kemanjurannya,” ujarnya.
Pertanyaan awam lainnya, katanya, adalah mengapa Indonesia mengimpor dan membayar 80 persen dari tiga juta dosis vaksin tersebut padahal belum ada jaminan kualitas terkait efektivitas, imunogenitas dan keamanan vaksin.
“Ombudsman berwenang memastikan proses atas jawaban pertanyaan ini. Jangan sampai pemerintah mengimpor barang yang tidak jelas kualitasnya serta tidak boleh diedarkan,” paparnya.
