Bisnis.com, JAKARTA - Petisi yang mendorong pemerintah menggratiskan vaksin ke semua masyarakat Indonesia telah mendapatkan dukungan dari 7.500 orang.
Berdasarkan laman Change.org, petisi yang dimulai oleh Sulfikar Amir, seorang Associate Professor di Nanyang Technological University, sekaligus pakar sosiologi bencana itu mendapatkan 7.500 tanda tangan pada Selasa (15/12/2020), pukul 22.20 WIB.
Berdasarkan catatan Bisnis, pada Jumat (11/12/2020) sekitar 07.11 WIB, baru sekitar 1.602 partisipan yang menandatangani petisi dari total kebutuhan 2.500 tanda tangan.
Adapun dalam keterangan petisi tersebut, Sulfikar mengatakan pemerintah seharusnya menggratiskan vaksin ke semua masyarakat Indonesia agar program vaksinasi efektif menghentikan penularan Covid-19.
Dalam petisi yang bisa diakses di www.change.org/VaksinUntukSemua, Sulfikar menyayangkan rencana pemerintah untuk memberi vaksinasi gratis hanya ke 30 persen penduduk Indonesia.
“Pemerintah berencana menjual vaksin ke 70 persen rakyat melalui program Vaksin Mandiri yang dikelola Menteri BUMN. Padahal agar pandemi bisa benar-benar selesai, minimal 70 persen warga Indonesia harus diberi vaksin. Dan itu harus dilakukan secara serentak agar efektif,” tulis Sulfikar.
Sulfikar mengatakan Vaksin Mandiri adalah komersialisasi vaksin yang dapat menggagalkan vaksinasi Covid-19 karena tidak ada jaminan setiap warga Indonesia mau dan mampu membayar biaya vaksin.
Sulfikar berpikir bahwa sebenarnya sangat mungkin bagi pemerintah untuk memberikan vaksin gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Menurut perhitungannya, anggaran untuk vaksin gratis itu hanya membutuhkan biaya 1/10 dari total anggaran Covid-19 yang sejauh ini sudah dikeluarkan pemerintah untuk menangani pandemi.
Atas dasar pertimbangan tersebutlah, dalam petisinya, Sulfikar Amir memiliki 4 tuntutan utama kepada Presiden Joko Widodo.
Pertama, menurutnya Vaksin Mandiri yang dikelola oleh BUMN sudah seharusnya dibubarkan, sehingga program vaksinasi terpusat pada satu kementerian saja.
Kedua, menurutnya vaksin Covid-19 harus diberikan secara gratis kepada seluruh warga indonesia tanpa terkecuali.
Ketiga, pakar medis, pakar kesehatan publik, pakar ilmu sosial, dan pakar ilmu ekonomi harus dilibatkan dan program vaksinasi dalam satu satuan tugas guna merencanakan dan mengawasi program vaksinasi Covid-19 secara merata, transparan, dan adil.
Keempat, menurutnya sudah saatnya pemerintah memperbaiki sistem data dan informasi penanganan Covid-19 secara nasional sebagai basis dalam pelaksanaan vaksinasi untuk semua warga Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
