Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ternyata Ini Awal Mula Kejanggalan "Pungli" Bansos di Kemensos

Proyek pengadaan bantuan sosial di Kementerian Sosial semula berjalan normal, namun pada pengadaan tahap kedua mulai menunjukkan kejanggalan.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 11 Desember 2020  |  16:02 WIB
Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kemensos tahun 2020. ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari
Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kemensos tahun 2020. ANTARA FOTO - Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memaparkan sejumlah kejanggalan dalam pengadaan paket bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Ghufron mengatakan bahwa salah satu kejanggalannya dapat dilihat dari keberadaan penunjukkan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI). PT RPI merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh Kemensos untuk proyek pengadaan bansos tersebut.

Namun hasil penyidikan awal menunjukkan bahwa PT RPI merupakan milik dua tersangka yang ditangkap KPK. "Bahwa mereka yang dapat proyek itu, kemudian dari satu paket senilai Rp270.000 mereka dapatkan Rp10.000 dari setiap paket," kata Ghufron di acara Indonesia Lawyer Club yang dikutip, Jumat (11/12/2020).

Baca Juga : Suap Mensos: Janggal Penunjukkan Rekanan Bansos

Ghufron menerangkan bahwa KPK terlibat dalam proses pengawasan bansos di Kemensos. Tahap pertama, proses penyaluran bansos sebenarnya tak ada persoalan. Namun pada tahap kedua, masalah mulai muncul.

KPK, kata dia, berulangkali meminta data terkait pihak yang ditunjuk dalam proyek pengadaan bantuan sosial. Namun, pihak Kemensos selalu terkesan menutupi siapa atau perusahaan mana yang ditunjuk Kemensos.

"Jadi kami curiga, karena ditutupi," jelasnya.

Seperti diketahui penetapan Mensos Juliari P Batubara sebagai tersangka bermula dari proyek  pengadaan bansos penanganan Covid 19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. 

Juliari diketahui menunjuk Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Penyidik lembaga antikorupsi menduga dalam penunjukkan tersebut disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. 

"Untuk fee tiap paket Bansos di sepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu perpaket Bansos," demikian bunyi penjelasan resmi KPK.

Setelah penunjukkan tersebut, MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020 membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang di antaranya AIM, HS dan juga PT RPI yang diduga milik MJS. 

KPK menyebut penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Mensos dan disetujui oleh AW. Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.

Pemberian uang tersebut, menurut KPK, selanjutnya dikelola oleh EK (Eko)dan SN selaku orang kepercayaan JPB untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi menteri dari PDI Perjuangan tersebut.

"Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekit Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Mensos," tukasnya

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK bansos kemensos OTT KPK
Editor : Edi Suwiknyo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top