Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan jajarannya bahwa tugas aparat negara adalah menjaga keutuhan bangsa.
"Tugas yang substansi dari Kemenko Polhukam adalah menjaga keutuhan bangsa. Menjaga agar bangsa Bersatu. Kita menjaga negara. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, artinya menjaga keutuhan. Dan keutuhan akan tercipta jika kita Bersatu," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis Uji Sahih: Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa, Jumat (11/12/2020) di Kantor Kemenko Polhukam.
Mahfud yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu, menggaris bawahi pentingnya menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dari berbagai segi seperti keamanan, pertahanan, politik, hingga informasi.
"Dengan laporan ini, kita bisa mengetahui persoalan yang dihadapi dan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan,” tambahnya.
Jadedjri M Gaffar, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemeko Polhutkam menyebutkan kegiatan evaluasi ini bersumber dari pemikiran bahwa negara kesatuan Republik Indonesia, dibentuk sebagai wadah untuk mencapai tujuan bersama.
“Uji sahih ini adalah untuk mempertajam hasil rekomendasi kami atas laporan ini yang dibuat berdasarkan konsultasi publik dan kuesioner di berbagai provinsi di Indonesia,” katanya.
Pihaknya juga telah menyelenggarakan serangkaian FGD ahli dan pakar.
“Selanjutnya hasil rekomendasi ini akan diberikan langsung kepada Kementerian dan Lembaga terkait pada Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa pada 16 Desember 2020 mendatang,” ujarnya.
Penelitian ini sendiri mencakup internalisasi nilai-nilai Pancasila dan hak konstitusional warga negara, internalisasi etika kehidupan berbangsa, pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa berlandaskan empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, pembinaan interaksi sosial melalui gerakan pembauran kebangsaan, gerakan moderasi beragama, gerakan kewaspadaan nasional terhadap berbagai tantangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, sinergi TNI dan Polri dengan komponen masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan.
Lainnya, pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan, gerakan menolak kampaye hitam, politik identitas, nasionalisme sempit, pragmatisme, praktik politik uang, dan politisasi SARA dalam penyelenggaraan pilkada, gerakan netralitas aparatur sipil negara dan TNI/Polri dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada, gerakan peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pilkada, serta penanganan permasalahan WNI bekas warga Provinsi Timor Timur dan pejuang pro integrasi Timor Timur.
