Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Erick Thohir: 16 Persen Masyarakat Indonesia Enggan Divaksin

Meski tidak memaksakan vaksinasi dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, Erick mengharapkan vaksinasi dilakukan untuk menekan angka penularan kasus Covid-19 dan angka kematian.
Ria Theresia Situmorang
Ria Theresia Situmorang - Bisnis.com 01 Desember 2020  |  21:22 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan sambutan saat acara peringatan 25 Tahun initial public offering (IPO) Telkom di Jakarta, Kamis (19/11/2020) - Bisnis/Abdullah Azzam
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan sambutan saat acara peringatan 25 Tahun initial public offering (IPO) Telkom di Jakarta, Kamis (19/11/2020) - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Erick Thohir menyatakan sebagian kecil masyarakat Indonesia ternyata tidak percaya divaksin.

 “Survey terakhir yang kami dapatkan 66 persen rakyat Indonesia percaya vaksin dan mau divaksin. Tetapi, ada juga 16 persen tidak mau divaksin,” ungkapnya dalam webinar virtual terkait persiapan infrastruktur data vaksinasi Covid-19, Selasa (1/12/2020). 

Erick menyatakan pihaknya pun tidak memaksakan vaksinasi dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Namun, dia mengharapkan vaksinasi dilakukan untuk menekan angka penularan kasus dan angka kematian.

“Pemerintah memakai vaksin yang dibeli berdasarkan standar WHO yang sudah melalui uji klinis I, II, dan inipun kita buka kepada MUI, BPOM,” sambungnya.

Keamanan masyarakat, lanjutnya, adalah prioritas utama pemerintah. Erick meyakinkan bahwa pemerintah akan menyimpan data pribadi masyarakat yang akan divaksinasi melalui media barcode.

“Karena kita juga mengerti kerahasiaan data pribadi harus dilindungi dan dimiliki oleh pemerintah. Kementerian BUMN hanya sebagai aggregator. Program ini langsung di bawah Presiden Joko Widodo, datanya dimiliki oleh pemerintah, dan harus dilindungi,” jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta TNI-Polri berharap digitalisasi satu data benar-benar bisa disatukan. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Vaksin erick thohir Covid-19 Vaksin Covid-19
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top