Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah meresmikan secara langsung pembukaan Mal Pelayanan Publik (MPP) terbesar di Indonesia yang berlokasi di Palembang, Sumatra Selatan, pada Jumat (27/11/2020).
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo berharap mulai beroperasinya MPP bisa menandai mulai berlangsungnya reformasi birokrasi yang lebih modern dan efisien.
“Kalau bisa satu jam kenapa harus berjam-jam, pelayanan memerlukan kecepatan, ramah dan terintegrasi itulah harus ada MPP,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis Setkab, Sabtu (28/11/2020).
| Baca Juga : Mal Pelayanan Publik Bakal Diperkuat Perpres |
|---|
MPP di Palembang menawarkan 373 jenis layanan dari 28 instansi. Beberapa perusahaan yang telah membangun layanan di dalam kawasan seluas 2 hektare tersebut antara lain BNI, BRI, Bank Sumsel Babel, PLN, PDAM, BPJS, BPOM, PT Pos, PT Taspen, Pegadaian, Jasa Raharja, Kejaksaan Negeri.
Ada pula layanan dari Polresta, Samsat, Keimigrasian, Kementerian Agama, Ombudsman, Kanwil Pajak ATR/BPN, DPMPTSP Provinsi, PUPR, BPPD Kota dan Provinsi, Kesbangpol dan Disnaker, Disdukcapil, Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta Ikatan Arsitek dan PMI.
Berstatus cabang ke-30 MPP di Indonesia, MPP Kota Palembang memiliki berbagai keunikan dibandingkan dengan MPP lain. Mulai dari Anjungan Disdukcapil Mandiri (ADM), layanan pijat urut tunanetra, sudut UMKM, layanan Ombudsman, layanan konsultasi terdigitalisasi, photobooth yang terkoneksi dengan seluruh layanan, layanan konsultasi hukum, dan ruang komunitas.
Tjahjo berharap langkah Pemda Sumatra Selatan dengan membangun mal tersebut ditiru kepala daerah lain di Indonesia.
"Komitmen Gubernur Sumatra Selatan dan Wali Kota Palembang adalah melayani masyarakat, dan maka dari itu dibentuk MPP. Tujuannya mempermudah masyarakat. Mereka masuk satu gedung, untuk urus KTP, pajak, nikah juga disiapkan. Masuk satu ruangan, urusan masyarakat selesai semua," sambungnya.
Tjahjo lantas menambahkan bila pemerintah pusat akan selalu mendukung upaya pemerintah daerah untuk melakukan reformasi birokrasi. Sebab, kata dia, efisiensi dan efektivitas sistem birokrasi di Indonesia merupakan salah satu visi yang hendak diperkuat dalam periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Dengan adanya birokrasi yang lebih baik tersebut, diharapkan perekonomian Indonesia juga akan terdampak. "Lima tahun lalu investasi banyak terhambat. Bapak Jokowi menginginkan pelayanan yang cepat,” tukasnya.
