Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Anggota Komisi III DPR: Calon Kapolri Harus Dekat dengan Presiden

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid dalam diskusi yang digelar Biro Pemberitaan DPR di Gedung DPR, Kamis (26/11/2020).
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 26 November 2020  |  17:24 WIB
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (tengah).  - Antara
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (tengah). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Jazilul Fawaid mengatakan bahwa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) seharusnya harus memiliki kedekatan dengan presiden, di samping telah selesai dengan dirinya secara ekonomi.

Hal itu, disampaikan Jazilul dalam diskusi yang digelar Biro Pemberitaan DPR di Gedung DPR, Kamis (26/11/2020). Hanya saja Jazilul tidak bersedia secara spesifik menyebutkan siapa calon kuat Kapolri untuk menggantikan Kapolri Idham Azis.

Pada dasarnya, menurut Jazilul, sosok calon Kapolri memiliki kriteria tersendiri berdasarkan peraturan perundangan. Ada syarat kepangkatan, senioritas, dan prestasi. Oleh karena itu Jazilul, memastikan bahwa pihaknya akan berpegang pada ketentuan-ketentuan formal itu.

Menurutnya, kalau calon Kapolri sudah selesai dengan dirinya maka secara moral dia akan mapan dalam menghadapi beban tanggung jawab ke depan.

Selain memenuhi syarat formal tersebut, menurut Jazilul penting juga untuk dilihat, siapa yang memiliki kedekatan dengan presiden dan bisa harmoni dengan arah kebijakan pembangunan presiden.

"Di antara mereka, yang memiliki kedekatan dengan presiden, yang punya hubungan yang harmonis," kata Jazilul.

Menimbang kondisi aktual bahwa Indonesia tengah berada dalam situasi pandemi dan perekonomian nasional yang menurun, lanjut Jazilul, dibutuhkan Kapolri yang matang dan bijaksana.

"Cepat dan tepat dalam bertindak mengatasi segala potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Alasannya, kunci dari pembangunanan adalah keamanan dan ketertiban," ujar Jazilul.

Sementara itu, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Yusuf Warsyim mengatakan bahwa konstruksi hukum pemilihan Kapolri yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang selain Tap MPR RI nomor 7/2020.

Di sisi lain, pertimbangan pemilihan Kapolri juga menjadi hak DPR. Teknisnya, setelah Kompolnas merekomendasikan nama kepada presiden, presiden akan mengusulkan nama yang dipilih presiden kepada DPR untuk mendapat persetujuan DPR.

“Kompolnas juga akan mempelajari seperti apa keinginan presiden terkait Kapolri sehingga nantinya tidak bertentangan apa yang direkomendasikan," jelasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

polri dpr kapolri Idham Azis
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top