Bisnis.com, JAKARTA -- Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ikut menyokong sektor pendidikan nasional dalam membantu melancarkan proses pembelajaran jarak jauh dan membantu kesejahteraan hidup para pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya para guru dan dosen Non PNS atau honorer.
Dua kementerian yang menaungi pendidikan di Indonesia yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, termasuk guna menyediakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS dan bantuan subsidi kuota internet.
Sementara itu realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kembali menunjukkan peningkatan. Per 23 November 2020, realisasi anggaran PEN telah mencapai 60,9 persen atau Rp423,23 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun, naik Rp59,57 triliun atau hampir Rp60 triliun dari realisasi Oktober 2020 sebesar Rp363,66 triliun.
Kepala Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa dalam upaya mempercepat penyerapan anggaran, telah dilakukan realokasi anggaran PEN, dengan memberikan fokus pada sektor perlindungan sosial dan sektor kesehatan.
“Sektor perlindungan nasional naik menjadi Rp234,33 triliun dari sebelumnya Rp203,9 Triliun, sedangkan sektor/program penanganan kesehatan naik menjadi Rp97,26 triliun dari semula Rp87,55 triliun. Kenaikan yang cukup besar di sektor kesehatan ini terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan program vaksinasi,” jelasnya, dikutip dari siaran resmi yang diterima Bisnis, Kamis (26/11/2020).
Dari enam sektor dalam anggaran PEN, realisasi tertinggi ditunjukkan oleh sektor perlindungan sosial dan UMKM, masing-masing sebesar 86,88 persen atau Rp203,6 triliun dari pagu anggaran Rp234,34 triliun untuk sektor perlindungan sosial, dan 84,53 persen atau Rp97,05 triliun atau dari pagu anggaran Rp114,81 triliun untuk sektor UMKM.
Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/D) mencapai realisasi 54,66 persen atau Rp36,06 triliun dari pagu anggaran Rp65,97 triliun, sektor kesehatan mencapai 40,81 persen atau Rp36,69 triliun dari pagu anggaran Rp97,26 triliun, sektor insentif usaha mencapai 37,16 persen atau Rp44,82 triliun dari pagu anggaran Rp201,61 triliun, dan sektor pembiayaan korporasi sudah terealisasi sebesar 3,22 persen atau Rp2 triliun dari pagu anggaran Rp62,22 triliun.
