Bisnis.com, JAKARTA - Setidaknya 600 warga sipil tewas dalam pembantaian etnis awal bulan ini di Kota Mai Kadra wilayah Tigray, Ethiopia, menurut Badan Hak Asasi Manusia (HAM) negara itu setelah melakukan penyelidikan.
Tigray mengalami pertempuran sengit sejak 4 November 2020 setelah Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed melancarkan serangan terhadap pemerintah daerah setelah dugaan serangan oleh pasukan keamanan Tigrayan terhadap pos militer pemerintah pusat di wilayah utara.
Sejak saat itu, informasi sulit diperoleh dan diverifikasi dengan putusnya komunikasi dan akses ke Tigray yang dikontrol dengan ketat. Kedua belah pihak dituduh melakukan kekejaman terhadap warga sipil, dengan ribuan orang diyakini telah terbunuh sejauh ini dan puluhan ribu lainnya mengungsi.
Pembunuhan di Mai Kadra pada 9 November pertama kali dilaporkan oleh pengawas hak asasi Amnesty International tiga hari kemudian. Hal itu memicu kekhawatiran akan kejahatan perang yang dilakukan saat pertempuran meningkat.
Pada 14 November, Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia (EHRC) mengirim tim ahli ke wilayah tersebut untuk penyelidikan yang berlangsung hingga 19 November.
Badan yang ditunjuk pemerintah itu menyatakan telah menemukan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh kelompok pemuda setempat bernama Samri, dengan dukungan dari warga sipil Tigrayan lainnya, polisi dan milisi.
Mengutip sumber, termasuk saksi dan korban selamat, EHRC menyatakan diperkirakan sedikitnya 600 warga sipil tewas di Mai Kadra tetapi menambahkan bahwa jumlah kematian kemungkinan lebih tinggi.
Menurut laporan EHRC, yang tidak dapat diverifikasi secara independen, sejumlah orang dari kelompok etnis yang berbeda terbunuh di Mai Kadra tetapi penyerang secara khusus menargetkan etnis Amhara dan Wolkaits berdasarkan pada kartu identitas mereka.
“Milisi lokal dan aparat keamanan bergabung dengan anggota kelompok Samri untuk melakukan penggerebekan dari pintu ke pintu dan membunuh ratusan orang yang mereka identifikasi sebagai etnis 'asal Amhara dan Wolkait'. Mereka dipukul dengan tongkat, ditikam dengan pisau, parang dan kapak serta dicekik dengan tali," menurut laporan EHRC seperti dikutip Aljazeera.com, Rabu (25/11/2020).
Penguasa Tigray dari Front Pembebasan Rakyat Tigrayan (TPLF) sebelumnya menolak bertanggung jawab atas pembantaian di Mai Kadra.
Dalam laporannya pada 12 November, Amnesty mengatakan pihaknya belum dapat memastikan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Akan getapi, para saksi telah berbicara dengan menyalahkan pasukan yang setia kepada TPLF.
Sementara itu, beberapa dari 40.000 orang yang melarikan diri ke negara tetangga Sudan menuduh pembunuhan massal itu dilakukan oleh pasukan pemerintah, termasuk dengan parang dan kapak.
“Pemerintah ingin mengusir orang Tigray, jadi kami lari. Orang-orang hidup dalam konflik di sana,” ujar Gowru Awara, seorang pengungsi Ethiopia di negara bagian Gadarif, Sudan.
