Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ombudsman: Klaster Perkantoran dan Perjalanan Dinas Bakal Mendominasi Penularan Covid-19

Kekhawatiran Ombudsman itu ditengarai oleh meningkatnya pergerakan orang dengan munculnya kemacetan di jalan raya, serta kepadatan kereta jalur komuter yang terus mendekati angka normal.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 25 November 2020  |  05:18 WIB
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho. - Antara
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya mengkhawatirkan klaster perkantoran dan perjalanan dinas akan mendominasi pusat penyebaran Covid-19 ke depan, sehingga mengingatkan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) DKI Jakarta untuk waspada.

"Kepatuhan perkantoran dan industri dalam menerapkan protokol kesehatan semakin rendah," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Kekhawatiran Ombudsman itu ditengarai oleh meningkatnya pergerakan orang dengan munculnya kemacetan di jalan raya, serta kepadatan kereta jalur komuter yang terus mendekati angka normal.

Kondisi ini, lanjut Teguh, sebagai salah satu indikator rendahnya kepatuhan perkantoran dan industri dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Sementara klaster perjalanan dinas diperkirakan akan mulai terasa dampaknya pada awal tahun," ujarnya.

Teguh mengatakan, menjelang akhir tahun, dapat dipastikan kantor-kantor pemerintah akan kalap dalam menyerap anggaran termasuk pemberian izin perjalanan dinas bagi pegawainya tanpa mengindahkan kewajiban untuk untuk melakukan isolasi mandiri pasca perjalanan.

Jika dilakukan pelacakan dari sisi anggaran, lanjut Teguh, akan terlihat jumlah pegawai melakukan perjalanan dinas sangat banyak.

"Mungkin sama dengan jumlah pelaku kerumunan di tempat-tempat seperti Tebet dan Petamburan dan ini seperti 'silent crowd' (kerumunan diam)," kata Teguh.

Oleh karena itu, Teguh menyarankan keterlibatan aparat penegak hukum (APH) dalam penegakan aturan di dalam peraturan daerah tentang penanganan Covid-19 termasuk penegakan aturan di perkantoran dan perjalanan dinas.

"Kerumunan massa di Tebet dan Petamburan, juga Megamendung itu hal yang tampak, namun ada pelanggaran yang tidak tampak tapi dampaknya sama dahsyatnya dengan kerumunan massa tersebut, yaitu klaster perkantoran dan perjalanan dinas," kata Teguh.

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ombudsman Covid-19

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top