Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kasus Red Notice: Permintaan Penangguhan Penahanan Napoleon Bonaparte Ditolak

Dalam sidang, Jaksa Erianto meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi Napoleon Bonaparte dan melanjutkan memeriksa dan mengadili perkara.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 16 November 2020  |  12:45 WIB
Kuasa Hukum tersangka Irjen Napoleon Bonaparte, Petrus Bala Pattyona mengunggah foto makan bersama antara tersangka Napoleon Bonaparte, Prasetijo Utomo dan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saat dilakukan pelimpahan tahap dua. JIBI - Bisnis/Nancy Junita @facebookPetrus Bala Pattyona II
Kuasa Hukum tersangka Irjen Napoleon Bonaparte, Petrus Bala Pattyona mengunggah foto makan bersama antara tersangka Napoleon Bonaparte, Prasetijo Utomo dan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saat dilakukan pelimpahan tahap dua. JIBI - Bisnis/Nancy Junita @facebookPetrus Bala Pattyona II

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan terdakwa kasus dugaan suap penghapusan red notice Joko Sugiharto Tjandra alias Djoko Tjandra, Inspektur Jenderal atau Irjen Napoleon Bonaparte.

"Sehubungan dengan permohonan tim penasihat hukum terdakwa berkenaan penangguhan penahanan, setelah majelis hakim bermusyawarah sementara belum dapat kami pertimbangkan permohonan tersebut," kata Damis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Pengumuman tersebut disampaikan Damin usai pembacaan tanggapan penuntut umum atas nota keberatan yang diajukan Irjen Napoleon. Dalam sidang, Jaksa Erianto meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi Napoleon dan melanjutkan memeriksa dan mengadili perkara.

Majelis hakim mengagendakan pembacaan putusan sela pada Senin pekan depan, 23 November 2020.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jaksa penuntut umum mendakwa Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte menerima suap sebesar S$200 ribu dan US$270 ribu dari terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra alias Joko Soegiarto Tjandra.

Duit tersebut diterima lewat perantara Tommy Sumardi. Uang tersebut diberikan oleh Djoko Tjandra agar namanya dihapus dari daftar DPO atau red notice. Napoleon didakwa menerima duit itu bersama-sama Brigjen Pol Prasetijo Utomo. Adapun, Prasetijo menerima US$150 ribu.

Jaksa menyebut pada April 2020, Djoko Tjandra yang berada di Kuala Lumpur Malaysia menghubungi Tommy Sumardi melalui sambungan telepon untuk menyampaikan maksud agar dapat masuk ke wilayah Indonesia.

Dia ingin mengurus upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas kasus cessie Bank Bali di mana dirinya berstatus terpidana dan buron.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

polri Kasus Djoko Tjandra

Sumber : Tempo.Co

Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top