Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemprov DKI Denda Rizieq Shihab Rp50 Juta, Anies: Itu Bukan Basa-Basi

Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi, Rp50 juta itu membentuk perilaku. Karena begitu orang dengar Rp50 juta, beda perilakunya dengan sanksi Rp50 ribu hingga Rp200 ribu.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 16 November 2020  |  15:47 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Amad Riza Patria/JIBI - Bisnis/Nancy Junita
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub DKI Amad Riza Patria/JIBI - Bisnis/Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan pertimbangan pemberian sanksi sebesar Rp50 juta kepada pimpinan Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Shihab.

Denda diberikan terkait upaya pembentukan perilaku yang sadar protokol kesehatan di tengah masyarakat.

“Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi, Rp50 juta itu membentuk perilaku. Karena begitu orang dengar Rp50 juta, beda perilakunya dengan sanksi Rp50 ribu hingga Rp200 ribu,” kata Anies kepada awak media, Senin (16/11/2020).

Menurut Anies besaran sanksi denda itu mencerminkan keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat.

“Begitu dengar 50 juta, wah, makanya kami menerapkan itu sudah kita terapkan, hanya selama ini kan tidak kelihatan, sekarang kan kelihatan,” kata Anies.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI memberikan sanksi administrasi kepada pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebesar Rp 50 juta.

Sanksi itu diberikan terkait pelanggaran protokol kesehatan dalam acara akad nikah putri Rizieq dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar pada Sabtu (14/11/2020) malam di kawasan Petamburan 3, Jakarta Pusat.

Sanksi itu tertuang dalam surat resmi Satpol PP bernomor 2250/-1.75 yang ditujukan kepada Rizieq Shihab selaku penyelenggara pernikahan dan FPI sebagai panitia penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan surat tersebut, ada 2 aturan yang dilanggar, yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Aturan lainnya adalah Pergub DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

anies baswedan fpi habib rizieq
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top